Jokowi Kembali Bicara Soal Mobil Esemka  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 1 Mei 2014 10:36 WIB

Walikota Solo Joko Widodo duduk di atas satu dari 9 mobil Esemka yang baru lulus uji emisi Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong saat di depan Balaikota Solo, Jateng, (16/8). ANTARA/Andika Betha

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, kembali berbicara soal mobil nasional yang pernah digagasnya saat menjadi Wali Kota Solo, yaitu mobil Esemka. Setelah menjadi Gubernur DKI, Joko Widodo tak banyak berbicara mobil yang seakan terhenti pembuatannya itu. (Baca: Esemka Mangkrak, Solo Techno Park Buat Mesin Cetak)

Jokowi menyebut mobil Esemka butuh manajemen bisnis yang baik. Menurut dia, produk rakitan siswa sekolah menengah kejuruan di Surakarta itu sudah memenuhi standar yang layak. "Esemka itu sudah melalui uji riset penerapan, juga sudah uji emisi beberapa kali dan lolos," kata Jokowi di Menara Bidakara, Rabu, 30 April 2014. "Sebetulnya ini hanya masalah manajemen bisnis saja," katanya.

Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan produk Esemka sudah terdaftar dan kini menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Solo Manufaktur Kreasi. Jika sudah begitu, kata Jokowi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah riset perencanaan visi. (Baca: Surakarta Lepas Tangan Penjualan Esemka)

"Nanti mulai dipikirkan bagaimana mengemas mobil itu agar punya brand yang baik," ujarnya. Jokowi enggan dikatakan bahwa produk Esemka adalah produk yang tidak bagus.

Semasa menjabat Wali Kota Solo, kata dia, pemerintah kota sudah memberikan kontribusi untuk melakukan riset dasar dan penerapan riset bagi mobil nasional itu. Kini yang tinggal dilakukan adalah mempromosikan produk lokal secara baik. "Kalau saya yang mau jalanin, boleh. PT-nya saya ambil saja ya, saya jalanin sendiri," ujarnya seraya terkekeh.

REZA ADITYA

Berita Terpopuler:
Jagal Tangerang Bantai 3 Orang Dalam Sejam
Setelah Membantai, Jagal Tangerang Gasak Uang
Dinihari Nanti, Jose Mourinho Akan Diadili
Jiplak Drama Populer Korea, RCTI Akan Digugat
KPK: Boediono Harus Jadi Teladan









Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

5 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

9 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

15 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya