Seorang warga menunjukan jarinya yang telah dicelupkan tinta setelah memberikan hak suara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) legistatif 2014 di TPS 046, Kebon Pala, Cililitan, Jakarta(13/4). Sebanyak Tujuh tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta serentak melaksanakan pemungutan suara ulang PSU akibat surat suara tertukar pada pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014.Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Pamekasan - Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Jumat, 18 April 2014, disegel oleh calon legislator PBB, Muhammad Tamyiz, beserta ratusan massa pendukungnya. Pintu kantor dipalang dengan balok kayu.
Setelah menyegel kantor DPC PBB Kabupaten Pamekasan, massa bergerak menuju kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan protes.
Aksi itu dilakukan karena Tamyiz dan massa pendukungnya kecewa terhadap sikap DPC PBB Pamekasan yang tidak tegas terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi di TPS 6, 7, dan TPS 8, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan. "Kami kecewa karena DPC tidak bersikap tegas atas pelanggaran di TPS itu," kata Tamyiz, Jumat, 18 April 2014.
Menurut Tamyiz, pengurus DPC PBB seharusnya bersikap tegas dengan segera mengamankan dokumen C-1 yang disimpan di kantor Pimpinan Anak Cabang (PAC) PBB Palengaan. Sebab, masalah di tiga TPS tersebut melibatkan caleg PBB yang sekaligus Ketua PAC PBB Palengaan, Bahrullah. (Baca: Tuntutan Dicueki, Massa PBB Lanjut Blokir Jalan)
Perolehan suara Bahrullah di tiga TPS tersebut dinilai penuh kejanggalan karena memperoleh suara 100 persen. "Kami beri waktu hingga malam ini kepada pengurus DPC untuk mengambil dokumen C-1 di tiga TPS tersebut di kantor PAC," ujar Tamyiz.
Tamyiz telah melaporkan kejanggalan perolehan suara Behrullah ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan. Namun, Panwaslu Pamekasan belum memberikan sikap apakah menemukan pelanggaran atau tidak pada proses pemungutan suara di Desa Potoan Laok.
Salah seorang pengurus DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, mengatakan kekecewaannya atas penyegelan tersebut. "DPC tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah antara Tamyiz dan Behrullah," ucapnya.
Kendati begitu, Suli mengatakan pihaknya telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tapi belum menemukan jalan keluar terbaik. "Kami sudah lakukan berbagai koordinasi, tapi semua buntu," ujar dia.
