TEMPO.CO , Bandung: Ketua Pokja Pemungutan Suara, Anggota KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor akan dilaksanakan pemilu susulan gara-gara kasus ditemukannya surat suara sudah tercoblos. "Sudah final, pemilu susulan hari Minggu, 13 April 2014," kata dia di Bandung, Kamis, 10 April 2014.
Pelaksanaan Pemilu Susulan itu menggunakan surat suara yang sama persis dengan surat suara yang digunakan saat pencoblosan 9 April 2014. Pelaksanaan pemilu susulan itu akan diikuti oleh seluruh TPS di Desa Benteng untuk 4 jenis surat suara. "Teman-teman KPU Kabupaten Bogor menyatakan ada surat suara cadangannya, tapi kalau pun masih kurang kami koordinasi ke KPU untuk menambahnya," kata dia.
Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengungkapkan, kasus di Desa Benteng terjadi akibat warga menemukan surat suara sudah tercoblos. Ada 19 TPS yang surat suaranya sudah tercoblos lebih dulu. "Jam 9-11 siang kami hentikan semua atas usulan KPPS dan Panwas. Ada tiga TPS lain minta dihentikan oleh masyarakat, ujarnya. (Baca : Curang, KPU Bogor Hentikan Pemungutan Suara)
Surat suara yang sudah tercoblos itu merupakan surat suara caleg DPR RI serta DPRD Kabupaten. Surat suara itu tercoblos pada nama caleg yang sama, yakni 1 caleg untuk surat suara DPRD Kabupaten, dan 2 caleg untuk surat suara DPR RI. "Caleg Partai Demokrat dan PDI Perjuangan untuk DPR RI, dan caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten," kata Haryanto.
Haryanto mengatakan, penyelenggaraan Pemilu Susulan untuk 8 ribu pemilih di Desa Benteng itu atas rekomendasi Panwas untuk 22 TPS di Desa Benteng. Adapun kasus itu sendiri tengah ditelusuri. Haryanto mengancam akan memecat penyelenggara pemilu jika terbukti terlibat. Jumlah surat suara yang sudah tercoblos belum diketahui seluruhnya. Kisarannya, antara 30-90 surat suara yang sudah tercoblosa di tiap TPS.
Dia menduga, pencoblosan surat suara itu kemungkinan terjadi saat pendistribusian surat suara. Dia menampik dugaan jika pencoblosan terjadi saat penyortiran dan pelipatan surat suara karena kasus itu terjadi hanya pada 1 desa tersebut. (Baca : RSMM Bogor Siapkan 10 Kamar VIP untuk Caleg Stress)
Ketua Bawaslu Jawa Barat Herminus Koto mengatakan, kasus itu masuk pelanggaran pidana pemilu. Dia mengaku pihaknya tengah mendalami kemungkinan ada pihak yang menyuruh, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara Pemilu di Desa Benteng.
AHMAD FIKRI
Terpopuler
Hitung Cepat Indikator: PDIP di Posisi Teratas
Rhoma Irama Presiden, Ahmad Dhani Wapresnya
PDIP: Target Kami Menang Pemilu
Berita terkait
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
8 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
36 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
38 hari lalu
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
40 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
43 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaH-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
47 hari lalu
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
54 hari lalu
Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
55 hari lalu
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
57 hari lalu
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaDPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
5 Maret 2024
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya