Bawaslu Bantah Ada Pelanggaran Aturan Pemilu Luar Negeri

Reporter

Editor

Hari prasetyo

Kamis, 3 April 2014 06:57 WIB

Sejumlah petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi kepada para tahanan di lembaga pemasyarakatan wanita dewasa di Tangerang, Banten, (4/2). Minimnya informasi yang tersedia mengenai pemilu di lapas wanita, membuat petugas KPU melakukan sosialisasi kepada para tahanan jelang pemilu. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, mengatakan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Hong Kong. "Saya memantau 13 tempat pemungutan suara (TPS) di Taman Victoria, Hong Kong, lancar-lancar saja," ujar Nelson ketika dihubungi Tempo, Rabu, 2 April 2014.

Nelson membantah adanya penolakan panitia penyelenggara pemilu terhadap para pemilih yang datang. Menurut dia, ada beberapa pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap sehingga terdaftar sebagai pemilih khusus. Untuk masuk daftar pemilih khusus (DPK), calon pemilih harus menunggu pencoblosan di TPS reguler selesai. "Ada yang sudah datang, kemudian disuruh kembali lagi pukul 15.00 supaya masuk DPK," ujarnya.

Namun tidak semuanya kembali karena tidak mendapat izin dari majikan mereka. Meskipun begitu, Nelson memuji panitia penyelenggara karena telah berupaya mengirimkan surat permohonan izin kepada majikan para tenaga kerja Indonesia tersebut. "Suratnya dibikin dua bahasa, Inggris dan Mandarin," katanya.

Pemilu luar negeri telah dilaksanakan di Hong Kong, Makau, Beijing, Shanghai, Kopenhagen, Santiago, dan Brasilia pada 30 Maret 2014. Keesokan harinya, pemilu diselenggarakan di Kabul, Afghanistan, dan Quito, Ekuador.

Partisipasi pemilih luar negeri disebut rendah oleh panitia. Alasannya, para konstituen tidak mengenal para calon legislator.

TIKA PRIMANDARI

Berita Terpopuler


Macam-macam Teror ke Jokowi
Habibie Perkenalkan Pesawat R80 Rancangannya

PPATK: Wawan Akui Jennifer Dunn Sebagai Neneknya

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

37 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

39 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

41 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

44 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

48 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

55 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

56 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

58 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

5 Maret 2024

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya