Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyalami para simpatisan saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak melanggar aturan jika mengikuti kampanye Partai Demokrat pada hari kerja tanpa mengambil cuti. Menurut Gamawan, Presiden hanya perlu melapor ke Komisi Pemilihan Umum jika ingin berkampanye.
Adapun SBY memimpin rapat kabinet pada Selasa pagi, kemudian berkampanye untuk Partai Demokrat siang harinya. "Bapak Presiden menghormati KPU dengan melapor. Beliau juga memberi tahu saya bahwa hari ini mau kampanye," ujar Gamawan.
Menurut Gamawan, SBY menjamin tetap akan mengurus negara saat berkampanye pada hari kerja. "Hari ini hari kampanye beliau, tapi beliau masih rapat, kan?" ucapnya. Dia mengatakan pengaturan seperti ini sudah ada sejak kepemimpinan presiden sebelumnya. "Tujuannya supaya tetap menjamin terselenggaranya pemerintahan dengan baik."
Adapun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu menyebutkan pelaksanaan cuti presiden untuk berkampanye bisa dilakukan atas kesepakatan antara presiden dan wakil presiden. (Baca: Usai Rapat Bansos, SBY Kampanye di Palembang)
Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengakui SBY bisa berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono sebelum mengambil cuti kampanye. Tujuannya, kata dia, agar tugas-tugas di dalam pemerintahan tetap berjalan dengan lancar.
Namun, dalam soal kampanye Demokrat, menurut Julian, Presiden SBY bisa saja hanya memerlukan waktu dua-tiga jam pada hari kerja untuk berkampanye sebagai ketua umum partai biru itu. "Pengertian cuti di sini apakah satu hari dipakai seluruhnya untuk kampanye? Kan tidak," ujar Julian, lalu menambahkan, ”Maksimal empat jam saya kira cuti yang dialokasikan untuk Pak SBY." Julian mengklaim bahwa SBY hingga kini terus mematuhi aturan.
