TEMPO.CO, Jakarta - Seiring pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hasil survei Centre for Strategic and International Studies menunjukan berkurangnya angka golongan putih dan masyarakat yang belum menentukan pilihan.
Menurut Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS, Phillips J. Vermonte, suara PDI Perjuangan meningkat secara signifikan. "Pada 2012 hanya 11,6 persen, November 2013 17,6 persen, sekarang menjadi 20,1 persen," kata Philips di Jakarta, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Mega Kirim Sinyal Jokowi Capres Sejak Januari).
Philips mengatakan ada penurunan angka golongan putih dan pemilih yang belum menentukan pilihan dalam Pemilu 2014. Survei selama Juli 2012, jumlah angka golongan putih sebanyak 41 persen, November 2013 sebesar 31,9 persen, dan sekarang golongan putih tinggal 16,9 persen.
Philips menambahkan, bila calon yang akan berkompetisi pada Pemilihan Presiden tinggal tiga, yakni Jokowi dari PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, angka golput semakin menurun menjadi 14,5 persen.
Bila hanya tiga calon, PDI Perjuangan akan mendapatkan 33,4 persen, Gerindra 15,5 persen, Golkar 15 persen, Hanura 4,6 persen, PKB 3,8 persen, Demokrat 3,2 persen, PAN 3 persen, PPP 2,9 persen, Nasdem 1,5 persen, PBB 0,8 persen.
Bila cuma tiga calon, Philips mengatakan Jokowi mampu meningkatkan suara PDI Perjuangan yang hanya 20,1 persen. Begitu juga Prabowo mampu menaikan dari awalnya 11,3 persen. "Sebaliknya Golkar malah menurun dari yang awalnya 15,8 persen menjadi 15 persen," kata Philips.
Survei ini dilakukan selama 7-17 Maret 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan metode wawancara tatap muka di 33 provinsi. Margin eror 2,83 persen dan pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari tingkat kelurahan, RT, kepala keluarga dan responden. (Baca: Demokrat Sukses Jual SBY, Golkar Usung Soeharto).
Adapun proporsi jenis kelamin adalah 50 persen pria dan sisanya wanita. Dalam perhitungan tingkat nasional, masing-masing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. (Baca pula: Jokowi, Prabowo, PKS, dan Demam Aku Rapopo).
SUNDARI SUDJIANTO
Berita terkait
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
4 jam lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
8 jam lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo
11 jam lalu
Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor
15 jam lalu
Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
15 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif
16 jam lalu
Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN
17 jam lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMasalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior
17 jam lalu
Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.
Baca SelengkapnyaSyarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?
18 jam lalu
PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?
Baca SelengkapnyaLapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA
19 jam lalu
Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating
Baca Selengkapnya