Efek Jokowi, Suara Golput Bakal Berkurang?  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 1 April 2014 07:17 WIB

Jokowi memborong baju dengan dua warna, merah dan putih, dengan total belanjaan mencapai Rp800 ribu. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hasil survei Centre for Strategic and International Studies menunjukan berkurangnya angka golongan putih dan masyarakat yang belum menentukan pilihan.

Menurut Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS, Phillips J. Vermonte, suara PDI Perjuangan meningkat secara signifikan. "Pada 2012 hanya 11,6 persen, November 2013 17,6 persen, sekarang menjadi 20,1 persen," kata Philips di Jakarta, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Mega Kirim Sinyal Jokowi Capres Sejak Januari).

Philips mengatakan ada penurunan angka golongan putih dan pemilih yang belum menentukan pilihan dalam Pemilu 2014. Survei selama Juli 2012, jumlah angka golongan putih sebanyak 41 persen, November 2013 sebesar 31,9 persen, dan sekarang golongan putih tinggal 16,9 persen.

Philips menambahkan, bila calon yang akan berkompetisi pada Pemilihan Presiden tinggal tiga, yakni Jokowi dari PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, angka golput semakin menurun menjadi 14,5 persen.

Bila hanya tiga calon, PDI Perjuangan akan mendapatkan 33,4 persen, Gerindra 15,5 persen, Golkar 15 persen, Hanura 4,6 persen, PKB 3,8 persen, Demokrat 3,2 persen, PAN 3 persen, PPP 2,9 persen, Nasdem 1,5 persen, PBB 0,8 persen.

Bila cuma tiga calon, Philips mengatakan Jokowi mampu meningkatkan suara PDI Perjuangan yang hanya 20,1 persen. Begitu juga Prabowo mampu menaikan dari awalnya 11,3 persen. "Sebaliknya Golkar malah menurun dari yang awalnya 15,8 persen menjadi 15 persen," kata Philips.

Survei ini dilakukan selama 7-17 Maret 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan metode wawancara tatap muka di 33 provinsi. Margin eror 2,83 persen dan pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari tingkat kelurahan, RT, kepala keluarga dan responden. (Baca: Demokrat Sukses Jual SBY, Golkar Usung Soeharto).

Adapun proporsi jenis kelamin adalah 50 persen pria dan sisanya wanita. Dalam perhitungan tingkat nasional, masing-masing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. (Baca pula: Jokowi, Prabowo, PKS, dan Demam Aku Rapopo).

SUNDARI SUDJIANTO

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

4 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

8 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

11 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

15 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

15 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

16 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

17 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

18 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

19 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya