Survei: Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang  

Reporter

Rabu, 26 Maret 2014 05:21 WIB

Aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengatakan, berdasarkan hasil survei, pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 nanti.

"Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda," kata Umar dalam siaran persnya pada Selasa, 26 Maret 2014.

Padahal pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, kata Umar, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara. (Baca: Kampanye Caleg, Politik Uang Mulai Terendus)

Sebanyak 41,5 persen responden memang menyatakan, meskipun bersedia menerima uang, tapi tidak akan mempengaruhi pilihannya. "Namun dengan sikap seperti ini, sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar berkembangnya money politics (politik uang)," katanya.

Menurut analisa LSN, sikap permisif masyarakat terhadap politik uang merupakan produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. Mengingat dengan meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah bisa mendapat kursi DPRD membuat para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan, kata Umar.

Bahkan tidak jarang para caleg sama sekali tidak memanfaatkan masa kampanye untuk merebut hati masyarakat. Mereka baru bergerak pada detik-detik terakhir menjelang pencoblosan sambil membagi-bagikan uang kepada calon pemilih. (Baca: Dahlan: Politik Tidak Seperti Bisnis)

Survei ini dilaksanakan pada 5-15 Maret 2014 di Ambang batas kesalahan (margin of error) survei ini sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.



APRILIANI GITA FITRIA


Terpopuler:
MH370 Jatuh, Seluruh Awak dan Penumpang Tewas
Jatuhnya MH370 Diungkap Satelit Inggris
Pernyataan Lengkap PM Malaysia Soal MH370

Berita terkait

Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

13 Februari 2024

Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

31 Desember 2023

Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

24 November 2023

Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN

Baca Selengkapnya

Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

27 Agustus 2023

Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

18 Desember 2022

Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.

Baca Selengkapnya

Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

18 Juli 2019

Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.

Baca Selengkapnya

Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

17 April 2019

Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.

Baca Selengkapnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

9 Maret 2019

Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.

Baca Selengkapnya

Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

26 Februari 2019

Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

12 Februari 2019

Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.

Baca Selengkapnya