Gara-gara Korupsi, Pamor Demokrat Paling Terpuruk  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 25 Maret 2014 09:11 WIB

Ketua Umum partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono melemparkan bola kepada simpatisan saat berlangsung kampanye terbuka partai Demokrat di Stadion Luar Kanjuruhan Malang, Jawa Timur (22/3). TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Umar S. Bakry mengatakan hasil survei yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Demokrat anjlok dibandingkan dengan partai nasionalis lainnya. (Baca: Bendung Efek Jokowi, Demokrat Andalkan SBY).

Partai berlambang mercy itu berada di urutan terakhir dalam survei yang digelar LSN pada 5-15 Maret 2014. Urutan partai nasionalis pilihan 1.230 responden, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, Golkar, dan terakhir Demokrat. (Baca: Marzuki Alie: Korupsi Lumrah di Era Transisi).

"Partai Demokrat paling anjlok karena isu korupsi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak lagi menjadi daya tarik," kata Umar, saat dihubungi Tempo pada Senin, 24 Maret 2014. Umar menuturkan, selain kasus korupsi yang melibatkan kadernya, sosok SBY tidak lagi menjadi idola seperti pada era 2004 hinga 2009. Kini masyarakat beralih ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Kelemahan itu, kata dia, dimanfaatkan oleh partai nasionalis lainnya dengan program-program yang menarik simpati publik, sosialisasi dan pendekatan lainnya yang intensif. "Pemilih Partai Demokrat lari ke PDIP, Gerindra, Golkar, dan Hanura," katanya. (Baca pula: Ruhut Anggap Jokowi Kalah Pamor di Sumatera).

APRILIANI GITA FITRIA

Berita terkait

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

12 menit lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

22 menit lalu

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

Istana Kepresidenan menjelaskan kronologi seorang pria yang menerobos sesi wawancara media dengan Jokowi

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

42 menit lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

55 menit lalu

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

1 jam lalu

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi menyapa para jurnalis sebelum keterangan pers usai meninjau RSUD Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

3 jam lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

3 jam lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

3 jam lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

3 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya