TEMPO.CO, Malang - Indonesia Corruption Watch (ICW) mewaspadai perilaku koruptif penyelenggara pemilu menjelang pemungutan suara 5 April 2014. Riset ICW menunjukkan calon legislator dan tim sukses menyuap penyelenggara pemilu, mulai Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilu.
"Nilainya bisa sampai jutaan rupiah," kata koordinator Malang Corruptin Watch (MCW), Ade Irawan, dalam diskusi Pengawasan dan Tolak Politik Uang yang digelar MCW di Malang, Rabu, 20 Maret 2014. Suap dilakukan untuk memanipulasi suara saat rekapitulasi, mulai di tingkat PPK hingga KPU. Dalam riset, anggota PPK dan tim sukses mengaku menyuap karena pengawasan dalam proses rekapitulasi longgar.
Berbeda saat pemungutan suara, saksi dari masing-masing partai dan pengawas independen mengamati seluruh proses. Mereka mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran. Namun, saat rekapitulasi, proses pengawasan tak serinci dan cermat seperti saat pemungutan suara.
Selain untuk memanipulasi suara, baik memperbesar suara maupun memperkecil suara lawan, suap juga dilakukan agar tidak dicurangi calon legislator lain. Selain itu, para calon legislator juga berharap bisa merebut suara untuk meraih kursi yang diincarnya.
Survei dilakukan di 15 provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Survei juga mendapati suap yang dilakukan tim sukses kepada penyelenggara pemilu merupakan bagian dari korupsi pemilu. Namun, dalam prakteknya, suap dalam pemilu dikategorikan sebagai pidana pemilu yang ditangani Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
"Masa penanganan, pembuktian terbatas, sehingga sering lolos melewati waktu yang ditentukan." Untuk itu, MCW meminta agar suap dalam proses pemilu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang ditangani tanpa harus ada batasan waktu dalam pemilu.
Ketua KPU Kota Malang Hendry menjamin penyelenggara pemilu bebas dari segala praktek kecurangan, menjunjung profesionalisme, dan menjamin independensi. "KPU dijamin tak main mata. Jika perlu, awasi kinerja kami."
EKO WIDIANTO
Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century
Berita terpopuler lainnya:
Ketua KPK: Hedonis, Nurhadi Dekat dengan Korupsi
Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!
Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia
Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia
Berita terkait
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
11 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
21 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
24 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
26 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
29 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
30 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca SelengkapnyaKorupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu
30 hari lalu
ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap
31 hari lalu
Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT
Baca SelengkapnyaICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas
32 hari lalu
Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
36 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya