Sejumlah warga menuntut ganti rugi dengan memasangi poster, saat mendatangi kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera-I Medan, Sumut, Selasa (7/8). ANTARA/Septianda Perdana
TEMPO.CO,Medan - Defisit listrik 330 megawatt pada sistem jaringan Aceh-Sumatera Utara akan mempengaruhi kampanye partai politik yang dijadwalkan mulai 16 Maret hingga 5 April 2014. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) tak menjamin pasokan listrik di daerah yang termasuk jaringan tersebut aman selama masa kampanye, sekalipun partai politik tengah menggelar rapat akbar.
General Manager PLN Medan Abdul Haris Nasution mengatakan PLN berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan pasokan listrik mulai 16 Maret hingga hari pemilihan umum pada 9 April 2014." Tapi manajemen PLN tidak bisa menjamin aliran listrik tidak mati hingga 9 April mendatang karena memang Sumut masih defisit listrik," kata Nasution kepada Tempo, Kamis, 13 Mei 2014. (Baca: Bupati Samosir Jadi Tersangka Korupsi PLTA Asahan )
Mengantisipasi masalah yang timbul karena byar-pet saat kampanye berlangsung, PLN telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara. "PLN meminta KPU Sumut agar menyurati setiap parpol agar menyiapkan mesin genset sendiri saat kampanye," ujar Nasution. Tapi khusus untuk kantor KPUD Sumatera Utara dan Medan, PLN menyiapkan dua unit mesin genset berkapasitas 50 kilovolt ampere." Kantor KPU tidak akan mati lampu," katanya.
Bantuan genset akan diberikan kepada kedua KPUD tersebut secara gratis selama 14 hari hingga hari pencoblosan. "Namun saat penghitungan suara di TPS hingga surat suara dibawa ke kantor kelurahan dan kecamatan, PLN tidak bisa membantu mesin genset. PLN juga tidak menjamin listrik tidak padam selama proses penghitungan surat suara. (Baca: Dahlan Minta PLN Sewa Genset Atasi ListrikSumut)
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumatera Utara, Haryanto, keberatan atas pemadaman listrik selama masa kampanye. "Karena partai harus mengeluarkan dana untuk sewa genset selama kampanye, dan sewanya itu mahal, kan," kata Haryanto kepada Tempo. Menurut dia, PLN seharusnya menjamin pasokan listrik dengan cara mengatasi defisit listrik jaringan Aceh-Sumut secepatnya sebelum masa kampanye.
