TEMPO.CO, Jakarta - Ada saja tingkah juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, saat menjadi narasumber dalam acara pemaparan hasil survei politik lembaga Political Communication (Polcomm) Institute, di Cikini, Jakarta, Ahad, 9 Maret 2014.
Ruhut mengatakan Jokowi tak akan diusung PDIP menjadi calon presiden lantaran ketua umum partai berlambang kepala banteng itu, Megawati Soekarnoputri, sudah menunggu sepuluh tahun untuk menjadi presiden. "Paling nanti dia (Jokowi) jadi cawapres-nya Bu Mega. Tapi, ya, kalah," ujar Ruhut.
Dia mengatakan dukungan untuk menjadi calon presiden hanya datang dari segelintir orang yang sebenarnya tak berasal dari kalangan internal PDIP. Apalagi, kata Ruhut, mayoritas warga Jakarta juga menolak pencalonan Jokowi. "Kami enggak milih kau (Jokowi)!" ucap Ruhut.
Dalam kesempatan itu, Ruhut menantang pembicara dan wartawan yang hadir untuk bertaruh soal pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. "Mau enggak bertaruh kalau Jokowi enggak jadi calon presiden? Ayo!" kata Ruhut.
Sebelumnya, salah seorang sumber Tempo di lingkaran PDIP menyebutkan Megawati merestui Jokowi sebagai calon presiden. Namun pengurus PDIP belum memastikan waktu pendeklarasian Jokowi.
Sumber tersebut pun menuturkan PDIP menggodok berbagai macam skenario untuk menentukan siapa calon presiden yang diusung. Simulasi itu mengerucut pada dua nama, yakni memasangkan Megawati dengan Jokowi atau memasangkan Jokowi dengan tokoh lain sebagai calon wakil presiden. Simulasi ini lantas diuji melalui survei.
PRIHANDOKO
Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum
Berita terpopuler lainnya:
Tersangka Pembunuh Ade Sara Tertawa Saat Diperiksa, Pengacara Bingung
Ternyata Ahok Bisa Disuap
Jokowi Maju, Gerindra: Ahok Korban Politik
Ahok: Saya Punya Ambisi Jadi Presiden
Malaysia Airlines Diduga Jatuh di Laut Cina Selatan
Sebelum Bunuh Ade Sara, Hafidt dan Assyifa Pura-pura Ribut
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
8 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
8 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
10 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
14 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
15 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
17 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
18 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
18 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
19 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
19 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya