Kelompok Pengajian Jadi Relawan Pengawas Pemilu  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 28 Februari 2014 17:36 WIB

Waslu telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPU pusat merevisi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye mengenai peraturan dan sanksi kepada pelanggar kampanye. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Semarang - Sebanyak 6.000 personel satuan tugas dari anggota organisasi Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) mendaftar menjadi relawan pengawas pemilu di Jawa Tengah. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Teguh Purnomo, menyatakan prosesi pendaftaran relawan dari organisasi yang berbasis di Solo Raya itu akan dilakukan pada Sabtu, 1 Maret 2014, pukul 09.00 WIB di Gedung MTA Pusat, Jalan Ronggowasito 111-A, Surakarta.

“Bawaslu dan Panwaslu se-Solo Raya akan hadir untuk pelayanan menjadi relawan anggota MTA,” kata Teguh di Semarang, Jumat, 28 Februari 2014. Teguh menyatakan sebelumnya sudah ada pengurus MTA yang datang ke Bawaslu Jawa Tengah untuk memberitahu pendaftaran relawan tersebut.

Karena relawan bersifat terbuka, Bawaslu Jawa Tengah justru senang jika ada organisasi masyarakat mendaftarkan anggotanya menjadi relawan yang bertugas mengawasi jalannya pemilu mendatang.

Menurut Teguh, keterlibatan anggota MTA sebagai relawan akan menambah jumlah relawan pengawas pemilu di Jawa Tengah yang kini sudah mencapai 30 ribu orang. Lantaran pendaftar relawan terus bertambah, Bawaslu memperpanjang masa pendaftaran. Di tingkat kabupaten/kota dibuka hingga 9 Maret 2014 dan pendaftaran di Bawaslu Jawa Tengah ditutup 12 Maret 2014.

Bawaslu akan melakukan kompilasi data relawan, sebelum diserahkan ke Bawaslu pusat pada 14 Maret 2014. Di Jakarta akan digelar konsolidasi dengan tema “Gebyar Kesiapan Relawan Pengawas Pemilu 2014”. Acara tersebut akan mengikutsertakan Bawaslu provinsi se-Indonesia dan dua Panwaslu kabupaten/kota yang memiliki relawan terbanyak.

Relawan pengawas pemilu bekerja sejak dimulainya kampanye rapat umum pada 16 Maret-5 April 2014, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, serta rekapitulasi di tingkat desa/PPS, kecamatan/PPK, kabupaten/KPU kabupaten, dan provinsi/KPU Provinsi Jawa Tengah.

Jika relawan menemukan pelanggaran, bisa langsung berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL ) yang ada tempat pemungutan suara.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

3 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

3 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

3 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

3 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

5 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

5 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

9 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

10 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya