Baliho Tokoh yang Ikut Penjaringan Parpol Terpasang Jelang Pilkada Solo, Bawaslu Lakukan Ini

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Senin, 1 Juli 2024 10:55 WIB

Komisioner Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu . 30 Juni 2024. ANTARA/Aris Wasita

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Solo, Jawa Tengah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perihal pemasangan baliho bergambar orang yang mulai mengikuti penjaringan internal partai politik untuk Pilkada Solo 2024.

Komisioner Bawaslu Kota Solo Poppy Kusuma mengatakan saat ini Bawaslu belum memiliki kewenangan sepenuhnya soal pemasangan baliho.

"Baliho atau yang disebut APK (alat peraga kampanye) itu kan nanti adanya saat kampanye dan kampanye itu setelah ada penetapan pasangan calon, pendaftarannya sekitar tanggal 27-29 Agustus," kata Poppy di Solo, Ahad, 30 Juni 2024.

Setelah itu, kata dia, dalam waktu sebulan akan ada penelitian administrasi.

"Setelah itu baru ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, tiga hari setelah penetapan calon baru ada kampanye, di situ mulai banyak APK," ujarnya.

Dengan demikian, tuturnya, baliho yang saat ini terpasang belum dapat disebut sebagai APK, tetapi hanya sebatas alat peraga sosialisasi.

"Bawaslu belum punya kewenangan sepenuhnya, tetapi kami koordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak perda saat ini. Dia yang akan menentukan apakah baliho itu pemasangannya mengganggu perwali misalnya, ataukah pemasangannya mengganggu ketertiban, tidak memandang estetika, etika, dan lain-lain," katanya.

Meski berkoordinasi dengan Satpol PP, dia menuturkan Bawaslu tidak merekomendasikan apa pun mengingat belum ada penetapan calon. "Nanti setelah ada penetapan calon baru kami akan merekomendasikan pada Satpol PP," katanya.

Karena itu, untuk saat ini, yang bisa mengatakan ada pelanggaran atau tidak adalah dari Satpol PP dan bukan Bawaslu.

"Kalau Bawaslu kan mengacunya dari UU 10 Tahun 2016, pencalonan juga belum keluar. Yang keluar kan baru PKPU 2 Tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan juga PKPU 7 Tahun 2024 tentang pemutakhiran data pemilih, yang kemarin coklit dimulai serentak pada tanggal 24 Juni," katanya.

Bawaslu Perkirakan Pilkada Solo Minim Sengketa

Sebelumnya, Bawaslu memperkirakan Pilkada Kota Surakarta 2024 minim sengketa. Poppy mengatakan Solo termasuk daerah dengan minim temuan kasus. Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai berbagai kemungkinan yang terjadi.

Berita terkait

Dua Bangsawan Pura Mangkunegaran Bakal Ramaikan Kontestasi Pilkada Solo

9 jam lalu

Dua Bangsawan Pura Mangkunegaran Bakal Ramaikan Kontestasi Pilkada Solo

Dua bangsawan dari Pura Mangkunegaran Solo mau ikut Pilkada Solo 2024. Daftar dari partai yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Gerindra Kota Solo Ungkap Pertemuan dengan Sejumlah Parpol, Kecuali PDIP

2 hari lalu

Gerindra Kota Solo Ungkap Pertemuan dengan Sejumlah Parpol, Kecuali PDIP

Gerindra Solo mengungkapkan bahwa pertemuan dengan sejumlah parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Solo. Parpol mana saja?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Persyaratan Calon Menjelang Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Persyaratan Calon Menjelang Pilkada 2024

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Totok Hariyono mengungkapkan terdapat sejumlah permasalahan hukum perihal persyaratan calon kepala daerah menjelang Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Salah satu yang disoroti ialah soal minimal batas usia calon kepala daerah yang mengalami perubahan aturan.

Baca Selengkapnya

Usai Bongkar Tenda WNA Pencari Suaka di Trotoar Setiabudi, Satpol PP Bakal Berjaga 7 Hari

3 hari lalu

Usai Bongkar Tenda WNA Pencari Suaka di Trotoar Setiabudi, Satpol PP Bakal Berjaga 7 Hari

Satpol PP telah membongkar deretan tenda milik WNA pencari suaka yang berdiri di depan kantor UNHCR, Jakarta. Tindakan preventif dilakukan agar pengungsi tidak kembali mendirikan tenda.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Pemungutan Suara Ulang di Sumatera Barat Cetak Sejarah

3 hari lalu

Bawaslu Sebut Pemungutan Suara Ulang di Sumatera Barat Cetak Sejarah

Bawaslu menyebut Pemungutan Suara Ulang di Sumbar tercatat sebagai pemilu ulang yang melibatkan satu provinsi sekaligus.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Minta KPU Akomodasi Calon Perorangan di Pilkada Serentak

3 hari lalu

Bawaslu Minta KPU Akomodasi Calon Perorangan di Pilkada Serentak

Bawaslu merespons soal calon kepala daerah perorangan yang mendaftarkan diri ke KPU.

Baca Selengkapnya

Jakarta jadi Daerah dengan Kerawanan Paling Tinggi, Bawaslu: Sejarah Pilkada Banyak Masalah

4 hari lalu

Jakarta jadi Daerah dengan Kerawanan Paling Tinggi, Bawaslu: Sejarah Pilkada Banyak Masalah

Bawaslu mengungkap alasan kerawanan tinggi di Jakarta. Singgung sejarah pilkada yang penuh masalah.

Baca Selengkapnya

Diah Warih Anjari Temui Sekjen PKS Jajaki Pilkada Solo, Apa yang Dibicarakan?

4 hari lalu

Diah Warih Anjari Temui Sekjen PKS Jajaki Pilkada Solo, Apa yang Dibicarakan?

Menurut Diah Warih, Sekjen PKS sempat menelepon pengurus PKS di Solo untuk menerimanya apabila hendak bertemu di Solo.

Baca Selengkapnya

Alasan Jampidum Sarankan Penambahan Personel Sentra Gakkumdu Pilkada 2024

6 hari lalu

Alasan Jampidum Sarankan Penambahan Personel Sentra Gakkumdu Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan penambahan personel di Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 harus diperhitungkan.

Baca Selengkapnya

Ketua Bawaslu Ingatkan Kemungkinan Penyalahgunaan Data Orang Meninggal di Pilkada 2024

7 hari lalu

Ketua Bawaslu Ingatkan Kemungkinan Penyalahgunaan Data Orang Meninggal di Pilkada 2024

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan KPU pusat dan daerah mewaspadai kemungkinan penyalahgunaan data orang meninggal dalam Pilkada 2024

Baca Selengkapnya