KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Senin, 18 Maret 2024 20:19 WIB

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, menilai unjuk rasa menjelang penetapan hasil pemilu adalah hal biasa. Dia mengatakan tidak bermaksud mengecilkan ataupun membesarkan aspirasi yang saat ini tengah digaungkan di luar kantor KPU RI.

"Kalau unjuk rasa ya unjuk rasa, biasa itu. Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pemilu itu ada," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Dia menegaskan KPU sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu. Menurut dia, proses yang dilakukan KPU dapat dicek oleh siapa pun.

"Proses yang kami lakukan juga bisa disclosure berdasarkan permintaan saksi peserta pemilu maupun rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu kemudian dilakukan secara terbuka," ujar dia.

Sebelumnya, kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR/DPD/MPR, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan KPU RI pada Senin. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan instansi lainnya.

Advertising
Advertising

"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personel dan KPU RI melibatkan 770 personel," kata Susatyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/DPD/MPR, Bawaslu dan KPU bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI," kata Susatyo.

Dia menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis. Dia juga mengimbau para koordinator lapangan dan orator berorasi secara santun dan tidak memprovokasi massa.

Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah dilakukan, Susatyo juga mengimbau semua pihak selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib.

Pilihan editor: Begini Respons Kapolri Soal Kapolda Akan Dihadirkan TPN Ganjar-Mahfud Sebagai Saksi Kecurangan Pilpres 2024

Berita terkait

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

47 menit lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Polisi akan Bantu Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta

3 jam lalu

Polisi akan Bantu Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta

Polda Metro Jaya menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar

Baca Selengkapnya

Polisi Hentikan Sementara Lima Nomor WhatsApp untuk Kirim Surat Tilang ETLE

5 jam lalu

Polisi Hentikan Sementara Lima Nomor WhatsApp untuk Kirim Surat Tilang ETLE

Polisi melakukan uji coba pengiriman surat tilang elektronik (ETLE) via WhatsApp

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

6 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

8 jam lalu

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Bakal Gunakan Nomor Khusus untuk Kirim Surat Tilang via WhatsApp, Beda dengan Polda Metro Jaya

9 jam lalu

Korlantas Polri Bakal Gunakan Nomor Khusus untuk Kirim Surat Tilang via WhatsApp, Beda dengan Polda Metro Jaya

Korlantas Polri berencana menggunakan nomor WhatsApp khusus dalam surat pemberitahuan tilang elektronik atau ETLE.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

9 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Masih Memastikan Jaminan Keamanan Pengiriman Surat Tilang via WhatsApp

11 jam lalu

Korlantas Polri Masih Memastikan Jaminan Keamanan Pengiriman Surat Tilang via WhatsApp

Korlantas Polri menyatakan belum akan memberlakukan surat tilang elektronik melalui WhatsApp. Masih memastikan jaminan keamanan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

13 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya