TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha menyinggung soal almamater dua calon presiden dan calon wakil presiden yang sama-sama berasal dari Universitas Gadjah Mada atau Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA).

Soal almamater itu, disinggung Munandar sebagai pesan kepada para mahasiswa agar selalu waspada terhadap isu polarisasi jelang Pemilu 2024. Karena kata dia, bisa saja terjadi polarisasi antarfakultas karena kedua capres berasal dari dua fakultas yang berbeda.

"Misal, kita lihat hari ini ada calon dari UGM. Pak Ganjar dari Hukum. Pak Anies dari Ekonomi. Pak Muhaimin dari FISIPOL. Nah, kalau seandainya beliau-beliau ini diundang di UGM saja, itu bisa ada tuh yang namanya apa... 'Woh ini dari fakultas kita nih', 'ini alumni kita', bisa terjadi polarisasi antarfakultas di kampus," kata Munandar, Kamis, 2 November 2023.
.
Bawaslu DKI menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Acara tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu DKI sebagai upaya mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2024.

Munandar mengatakan pihak kampus harus memahami adanya perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai kegiatan kampanye di kampus. Sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kampanye di kampus dilarang.

"Nah, setelah kemarin diubah di MK, bahasanya bukan lagi 'diundang'. Tapi 'diizinkan'. Jadi berubah. Yang tadinya peserta pemilu itu pasif, diundang baru hadir, hari ini peserta pemilu bisa aktif. Dia bisa minta izin," ujarnya menjelaskan.

Menurutnya, apabila rektor mau mengizinkan kampanye di kampus, maka seluruh peserta pemilu harus diizinkan. Oleh karena itu, dia berharap para mahasiswa, termasuk di UNUSIA, untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, guna mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran.

Menurutnya, mahasiswa adalah kelompok yang istimewa, karena memiliki idealisme. Dia menilai, idealisme tersebut bisa menuntun mahasiswa dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan mengusutnya sampai tuntas.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengatakan bahwa kalangan independen, seperti mahasiswa diperlukan oleh masyarakat untuk mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mencegah kecurangan.

"Karena kami yakin bahwa teman-teman mahasiswa ini adalah teman-teman yang memiliki kapasitas intelektual yang saya kira tidak bisa diragukan. Independensi, tidak terlibat partai politik, memiliki kejujuran, memiliki integritas yang tidak bisa dibeli oleh peserta pemilu," ujar Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin di Jakarta, Kamis.

Burhanuddin berharap mahasiswa mau turut serta dalam proses tersebut, karena dia menilai mahasiswa memiliki sejumlah nilai-nilai positif. Ia juga menjelaskan bahwa setelah peraturan mengenai pemilu diubah, kini mahasiswa bisa turut berpartisipasi sebagai pengawas TPS.

Pilihan Editor: Bawaslu DKI Perlu 30 Ribu Orang Independen Jadi Pengawas TPS Cegah Kecurangan Pemilu 2024