TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan parpol didanai oleh negara, tujuannya menjaga demokrasi. Ia menyebut hal tersebut telah sejak lama diterapkan di beberapa negara seperti di Eropa, Inggris, Selandia Baru dan Australia. Hal tersebut disampaikan diskus "Oligarki dalam Parpol dan Bahayanya bagi Demokrasi” pada Jumat 7 Juli 2023.

"Biayanya setelah dihitung tidak mahal hanya Rp30 triliun satu tahun. Toh praktiknya sekarang parpol “nyolong” ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya Sabtu 8 Juli 2023.

Namun, eks menteri koordinator perekonomian ini menambahkan pendanaan parpol harus diikuti dengan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol yang bersangkutan dan audit pendanaan. Perubahan AD ART ini kata Rizal, bertujuan untuk terciptanya demokratisasi di internal parpol.

"Tidak bisa kita bicara demokrasi sementara di dalamnya sendiri tidak demokratis," kata Rizal.

Ia juga mengisyaratkan bahwa perubahan AD ART ini mencegah adanya indikasi politik dinasti di dalam parpol. "Siapapun anggota parpol tidak perlu jadi mantunya, atau cucunya sendiri bisa menjadi ketua umum," katanya.

Selain itu, penggunaan dana parpol tersebut juga harus diatur. "Hanya boleh digunakan untuk kepentingan kaderisasi, kampanye dan organisasi partai politik," ucap Rizal.

Sehingga pengauditan ini juga dapat mencegah adanya penyelewengan untuk untuk kepentingan pribadi.

Dengan sejumlah perbenahan ini, kata Rizal, baru dapat diyakini parpol itu bersih dan demokratis sehingga parpol sudah pasti akan memperjuangkan keadilan, demokrasi dan good governance dalam pemerintahan.

Ia menuding parpol masih suka terima uang sogokan dan tidak demokratis. Transparansi soal pendapatan partai politik pun masih kurang dan cenderung tertutup."Mereka sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dan kawan-kawannya," katanya.

Pilihan Editor: Nonton Wayang Kulit Bareng Panglima TNI, Kapolri Berharap TNI-Polri Solid di Tahun Pemilu