TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menyoroti soal tren peningkatan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Meskipun pencairan tersebut bisa saja terjadi karena banyaknya orang yang pensiun, mereka menilai hal itu juga tak lepas dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi saat ini.

Mengutip laporan yang dirilis oleh media CNBC Indonesia, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Fajar Adityo, menyatakan tren pencairan JHT terlihat jelas pada tahun lalu. Menurut data tersebut, pencairan JHT di tahun 2022 dilakukan oleh 3.395.961 orang.

"Memang pencairan JHT bisa pula dikarenakan orang-orang yang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi pencairan massal JHT juga menjelaskan kemungkinan terjadinya PHK masif," kata Fajar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 8 Juni 2023.

Jumlah ini, menurut dia, meningkat signifikan hingga 839 ribu (dibanding tahun lalu). Fajar pun mengontraskan data tersebut dengan klaim pemerintahan Presiden Jokowi yang menyatakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 berhasil dijalankan. Menurut dia, kondisi pasca pandemi saat ini justru lebih buruk ketimbang saat pandemi masih berlangsung.

"Kenaikan pencairan JHT selama masa paling pelik, yaitu periode pandemi, hanya sebesar 300-an ribu (2019-2020). Jauh lebih tinggi di periode ketika ekonomi dinyatakan telah pulih," kata dia.

Tren pengangguran di kalangan anak muda

Masih mengutip data dari laporan yang sama, Fajar juga menyoroti soal tren pengangguran di Indonesia. Secara angka, menurut dia, jumlah pengangguran di Indonesia mungkin bisa dianggap kecil, yaitu 7,99 juta atau 5,45 persen dari total angkatan kerja.

Akan tetapi, menurut Fajar, dari 7,99 orang yang menganggur 46 persen diantaranya adalah anak muda Gen Z yang masuk dalam kelompok usia produktif.

"Mereka diidentifikasi sebagai kelompok usia yang baru lulus SMA dan kuliah. Jumlah ini terus meningkat sejak pandemi. Sederhananya, anak muda Indonesia makin kesusahan mencari kerja," kata dia.

Selanjutnya, soal pekerja informal hingga pekerja yang tak mendapatkan jaminan kepastian kerja

<!--more-->

Selain itu, Partai Buruh juga menyoroti soal komposisi orang yang bekerja. Dari jumlah 138,6 juta orang yang bekerja sebanyak 60,1 persen diantaranya adalah pekerja di sektor informal.

"Tren meningkatnya pekerja informal ini telah terjadi sejak tahun 2016. Salah satu sebabnya, buah dari rangkaian PHK," kata Fajar.

Mengutip data Bank Dunia, Fajar pun menyebutkan bahwa sebanyak 17,74 persen pekerja di Indonesia tak memiliki kontrak tertulis. Tak adanya kontrak, menurut Fajar, membuat para pekerja tersebut hidup dalam kondisi tanpa perlindungan, jaminan sosial, dan kepastian hukum.

"Kenyataan ini mengirim pesan yang jelas, negara sedemikian abai dalam melakukan fungsi pengawasan dan proteksi," kata dia.

Selain itu, masih menurut data yang sama, sebanyak 17,73 persen pekerja berstatus pekerja dengan kontrak terus menerus. Kelompok ini, menurut Fajar, sama sekali jauh dari jaminan kepastian kerja.

"CNBC menyebut dari 138 juta orang yang bekerja hanya di bawah 10 persen yang memiliki kepastian kerja dalam hidupnya. Angka tersebut bersanding dengan upah yang mengalami minus 3 persen (dibandingkan inflasi sebesar 5,5 persen) pada tahun lalu," kata dia.

Para politikus disebut sibuk urusan Capres-Cawapres

Kenaikan angka pengangguran dan masalah lainnya tersebut menurut Fajar muncul hanya sesaat menjelang tahun politik. Mirisnya, para politikus yang berkuasa saat ini dinilai justru tampak tak mempedulikan hal tersebut.

Menurut Fajar, para politikus yang berada di parlemen maupun di eksekutif saat ini justru hanya sibuk soal cocok mencocokan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024.

"Mereka tidak mengucapkan apa-apa tentang marahabaya yang tengah dihadapi kelas pekerja. Mereka bisa saja berkilah, itu belum waktunya, masa kampanye belum tiba. Tapi, sesungguhnya kita sangat insaf. Mereka memang tak pernah punya waktu untuk memperbaiki nasib kita: kelas pekerja. Mereka tak lain bagian dari marahabaya itu!" kata Fajar.

Partai Buruh merupakan salah satu partai baru yang akan bertarung pada Pemilu 2024. Partai ini dideklarasikan pada 5 Oktober 2021 oleh 11 elemen serikat pekerja. Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh saat ini.