TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, membagikan sebuah video di media sosial (Sosmed) yang berisi komentar-komentarnya mengenai suatu partai. Dalam video yang berdurasi 1 menit 46 detik dengan latar belakang billboard Kaesang Pangarep di Jalan Margonda, Depok, Ikra menyampaikan program-program yang diajukan oleh partai tersebut.

Video tersebut dimulai dengan seorang kameramen yang menanyakan kepada Ikra apa yang sedang dipikirkannya, hingga terlihat bahwa dia terlihat kebingungan.

"Lagi mikirin dulu ada partai yang sebelum pemilu surveinya enggak sampai 4 persen, terus dia janjiin, kalau dia menang pajak kendaraan (bakal) gratis, SIM seumur hidup, padahal cuma 3 sampai 4 persen," kata Ikra dalam video tersebut.

Ikra melanjutkan, hal itu terbukti setelah partai itu dapat sekitar 5-6 persen, namun partai itu tidak menang.

"Kan kasihan orang yang berharap SIM-nya gratis jadi ketipu," ujarnya.

Sekarang, sambung Ikra, ada lagi partai memakai cara yang sama, mengatakan jika partai itu menang Kaesang Wali Kota Depok padahal targetnya hanya 6 kursi DPRD Kota Depok.

"Enam kursi gimana mau menang, nomor q di DPRD Depok sekarang 12 kursi, nomor duanya 10 kursi, nomor 3 juga sama 10 kursi, nah 6 kursi dari mana menangnya, tapi kan dia bikin gede-gede, kalau dia menang Kaesang wali kota," papar Ikra.

Dalam video tersebut Ikra juga berceloteh bahwa dulu partai itu menggunakan Ganjar Pranowo yang dinilainya untuk 'nebeng' popularitas.

"Udah ah pusing gua, enggak tahu partai apaan, gua mau latihan band dulu, gua mau manggung," katanya ketus.

Lantas kameramen itu kembali menanyakan maksudnya ingin jadi vokalis, namun langsung dibantah Ikra.

"Kaga, mau jadi ketua umum partai," kata Ikra.

Setelah itu Ikra pun berjalan menjauhi kameramen dan menunjuk billboard Kaesang yang berada di depannya.

Saat dikonfirmasi, Ikra mengaku sengaja membuat video tersebut, tetapi yang ditekankan adalah PDIP percaya pada pengkaderan dan kapasitas kader-kadernya, sehingga menjadi prioritas untuk memajukan kader-kader PDIP.

"Sebetulnya memang ini fungsi partai melakukan pengkaderan, jangan sampai kegagalan pengkaderan mengambil jalan pintas, kenapa enggak Giring yang dimajukan di Depok, kenapa Kaesang, bukan Giring," kata Ikra, Senin, 5 Juni 2023.<!--more-->

Sebut kritikan benar, billboard omong kosong

Ia pun sepakat bahwa kritikan yang dilayangkan benar, tapi perihal billboard tersebut ada omong kosong.

"Bahasanya tidak begitu, sekarang jelaskan apa hubungannya PSI menang dengan Kaesang wali kota, PSI menang itu harus lebih dari 12 kursi dong, dengan asumsi sekarang PKS 12 kursi, kalau dia targetnya 15 kursi bolehlah dia bilang PSI menang, targetnya aja 6 kursi, berarti dia sendiri tahu kalau targetnya nggak menang, tapi kok berani ngomong begitu," paparnya.

Hal itu, kata Ikra tidak ada bedanya dengan PKS yang menjanjikan pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup karena mereka yakin tidak akan menang.

"Kalau ditagih, nanti mereka jawab kan gua nggak menang, orang sudah keburu ketipu dan berharap," ucap Ikra.

Ikra menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan bukan tidak mendukung Kaesang maju sebagai Wali Kota Depok atau di daerah mana pun.

"Itu hak pilih semua orang, tapi ya kampanyenya jangan tipu-tipulah. PSI menang atau tidak Kaesang tetap punya kesempatan untuk jadi Wali Kota Depok. Akui saja kalau berharap dari popularitas orang lain untuk mendongkrak suara," kata Ikra.<!--more-->

PSI: PDIP terancam

Sementara itu, DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Depok menanggapi santai dan tak terlalu memusingkan nyinyiran Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman di sosial media perihal dukungan terhadap Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Depok.

"Menanggapi pernyataan bang ikra, kami pengurus PSI Kota Depok santai dan tidak terlalu memusingkan," tutur Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, Senin, 5 Juni 2023.

Ia menegaskan bahwa partainya membawa semangat perubahan untuk menjadikan Kota Depok menjadi semakin baik.

"Selama ini kan kami ingin membawa perubahan. Kalau begini kan terlihat, tidak hanya PKS yang tidak nyaman, bahkan PDIP juga merasa terancam," kata Icuk.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PSI Depok ini menilai bahwa warga Depok tahu apa yang dilakukan PDIP setelah pilkada 2020.

Pilkada Depok 2020 diikuti pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia melawan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono. Pradi-Afifah didukung 12 parpol di antaranya Partai Gerindra dan PDIP, Golkar, PSI, PKB, dan PAN. Sedangkan Idris-Imam diusung PKS, Demokrat, dan PPP. Pilkada dimenangkan pasangan Idris-Imam.

"Di hari-hari pertama PDIP yang merapat mesra dengan PKS, tanpa mengindahkan perasaan Pradi-Afifah, relawan, simpatisan, silakan cek di media," ungkap Icuk.

"Kami rasa sudah saatnya PSI memimpin pemilih nasionalis di Kota Depok merebut kemenangan melalui Kaesang," imbuhnya.<!--more-->

PKS: kok tagih janji oposisi

Di sisi lain, PKS yang juga disinggung dalam video tersebut turut buka suara. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, heran dengan sikap PDIP Depok yang justru nyinyir soal program pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup.

Menurut Kholid, menagih janji politik seharusnya ditujukan untuk penguasa, dalam konteks ini PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2019. Bahkan, lanjut dia, salah satu kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi, terpilih sebagai Presiden dua periode.

"Justru yang perlu ditagih janjinya penguasa dong, PDIP kan punya presiden, kok tagih janji oposisi. Apa perlu dibuka satu per satu janji politik PDIP dan Jokowi," kata Kholid pada Senin, 5 Juni 2023.

Kholid berujar, partainya telah berupaya meloloskan dua program itu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta RUU Harmonisasi Pajak di DPR RI.

"Klausul bebas pajak kendaraan bermotor dan bebas pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta, tapi usulan tersebut tidak diakomodasi dalam pembahasan," jelas dia.

RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: PSI dan PDIP Saling Balas Sindiran soal Kaesang yang Didorong Maju jadi Wali Kota Depok