Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Kamis, 1 Juni 2023 10:57 WIB

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyatakan telah menemukan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang mendaftarkan diri di lebih dari satu partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 atau pun mendaftar di lebih dari satu daerah pemilihan. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri menyatakan Bacaleg tersebut akan otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lolos menjadi Caleg jika tidak menjadi salah satu parpol.

"Kami sudah dapat laporan bahwa ada sejumlah bakal caleg ganda baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi," kata anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri di Bandarlampung, Rabu, 31 Mei 2023.

Suheri mengimbau kepada para Bacaleg tersebut agar menentukan parpol mana yang mereka pilih pada masa perbaikan verifikasi administrasi (vermin).

"Kegandaan bakal caleg ada yang satu tingkatan di kabupaten dan kota maupun beda tingkatan di provinsi. Jadi, nanti pada proses perbaikan mereka harus memilih salah satu. Kalau tidak, akan TMS," kata dia.

KPU Lampung akan klarifikasi ke partai politik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan pada vermin tahap pertama pihaknya fokus pada kegandaan bakal caleg parpol atau daerah pemilihan (dapil)

Advertising
Advertising

"Nanti setelah hasil vermin, setiap kegandaan yang ada akan diklarifikasi terhadap partai yang diusung," kata Erwan.

Dari hasil klarifikasi tersebut, lanjut dia, partai politik harus mengajukan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memilih satu partai dan dapil. KPU memberikan waktu perbaikan dokumen hingga 3 Oktober 2023.

"Nah, untuk partai yang tidak dipilih, nanti bisa mengajukan pengganti pada masa perbaikan karena hasil verifikasi administrasi akan diserahkan ke parpol dan bawaslu setempat. Untuk perbaikan, hingga akhir pencermatan pada tanggal 3 Oktober 2023," ujar dia.

Pada Pemilu 2024, akan terdapat 20 kursi DPR RI dari Provinsi Lampung yang terbagi menjadi dua daerah pemilihan. Selain itu, sebanyak 85 kursi diperebutkan untuk posisi DPRD Provinsi Lampung yang dibagi menjadi 8 daerah pemilihan. Dengan 13 kabupaten dan 2 kota, terdapat pula total 600 kursi DPRD tingkat II yang diperebutkan para caleg.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya