Dinyatakan Kuorum, Rapat Paripurna DPR Banyak Bangku Kosong

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 16 Juli 2019 11:53 WIB

Bangku kosong mewarnai rapat paripurna DPR RI ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Dari total 560 anggota DPR, hanya 85 orang hadir dan 220 orang ijin. TEMPO/DEWI NURITA

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Lagi-lagi, bangku kosong mewarnai rapat hari ini.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir pula, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Memulai rapat, Agus menyatakan rapat kuorum dengan catatan kehadiran 305 anggota Dewan. Dengan rincian, 85 hadir dan 220 ijin. Diketahui, rapat dinyatakan kuorum jika peserta rapat memenuhi syarat 50 persen plus 1. Anggota Dewan saat ini berjumlah 560 orang.

"Dengan demikian kuorum telah terpenuhi, untuk itu rapat dimulai," ujar Agus mengetok palu sidang di ruang sidang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2019.

Adapun agenda rapat paripurna ini di antaranya; tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018, laporan Komisi 1 DPR RI terhadap uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022, dan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang usul Badan Legislasi DPR RI tentang penanggulangan bencana.

Selain itu, dibahas pula laporan BKAKN DPR RI tentang telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan dana desa dan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2014-2018. Surat amnesti Baiq Nuril juga rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna siang ini.

Berita terkait

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

30 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

37 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

5 Maret 2024

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Baca Selengkapnya

Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

16 Januari 2024

Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

Puan Maharani menyebut pihaknya akan bertanggung jawab atas absennya ratusan anggota DPR pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada Selasa, 16 Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

9 Januari 2024

Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

Menurut informasi, pada Jokowi akan memipin rapat mengenai peningkatan kinerja ASN melalui keterpaduan layanan digital.

Baca Selengkapnya

Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

5 Desember 2023

Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

DPR RI mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Baca Selengkapnya

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

5 Desember 2023

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

Ketua BPK Isma Yatun menyatakan ada potensi kerugian negara Rp 18,19 triliun dari hasil pemeriksaan sepanjang semester I - 2023.

Baca Selengkapnya

Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

3 Oktober 2023

Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

Fraksi PKS menolak revisi UU tersebut utamanya karena pembangunan IKN berpotensi memperberat beban APBN dan menambah utang negara.

Baca Selengkapnya

Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

27 September 2023

Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

Revisi UU IKN akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan. Beberapa pasal diubah dan disesuaikan.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Paripurna Terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah

31 Agustus 2023

Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Paripurna Terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah

"Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya