TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pemilihan Legislatif atau sengketa Pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019. Persidangan terdiri dari 250 perkara yang diajukan oleh 20 partai politik dan 1 non-partai.

Baca: KPU Siapkan 5 Kuasa Hukum untuk Menghadapi Sengketa Pileg di MK

Sidang pendahuluan akan dilakukan dengan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan tanggal 11-26 Juli dan pemeriksaan persidangan 15-30 Juli.

Rapat permusyawarahan hakim dijadwalkan berlangsung 31 Juli-5 Agustus. Hakim MK akan membacakan putusan pada 6-9 Agustus 2019, disusul penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman pada 6-14 Agustus.

Dilansir dari rilis Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, 2 Juli 2019, berikut ini rekap jumlah perkara PHPU tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota masing-masing partai dalam sengketa Pileg 2019:

1. PKB: 17 perkara

2. Partai Gerindra: 21 perkara

3. PDI Perjuangan: 20 perkara

4. Partai Golkar: 19 perkara

5. Partai NasDem: 16 perkara

6. Partai Garuda: 9 perkara

7. Partai Berkarya: 35 perkara

8. PKS: 13 perkara

9. Partai Perindo: 11 perkara

10. PPP: 13 perkara

11. PSI: 3 perkara

12. PAN: 16 perkara

13. Partai Hanura: 14 perkara

14. Partai Demokrat: 23 perkara

15. Partai Aceh : 1 perkara

16. Partai SIRA: 1 perkara

17. Partai Daerah Aceh: 1 perkara

18. Partai Nanggroe Aceh: 1 perkara

19. PBB: 12 perkara

20. PKP Indonesia: 3 perkara

21. Pihak Lain: 1 perkara