Fadli Zon: Soal Rekonsiliasi Dipikir Setelah Putusan MK

Jumat, 21 Juni 2019 15:21 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berbicara kepada wartawan selepas rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa 28 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini partai masih fokus menjalani sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konsitusi, sehingga belum memikirkan perihal rekonsiliasi dengan kubu Joko Widodo – Ma’ruf Amin. "Kita semua ini mencintai Indonesia kok. Ini (rekonsiliasi) dipikir setelah ada rasa keadilan terpenuhi," kata Fadli di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Baca juga: Kubu Jokowi Berencana Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

Fadli menyebut MK masih memiliki waktu satu minggu untuk mengambil putusan dalam menangani sengketa Pilpres. Persoalan rekonsiliasi, kata Wakil Ketua DPR ini, masih menunggu hasil putusan MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) tersebut.

Mengenai tawaran jabatan kepada Gerindra dalam pemerintahan, kata Fadli, juga tak akan dibahas sebelum adanya putusan MK. "Belum terpikir, konsterasi kita masih di Mahkamah Konstitusi."

Sebelumnya, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengklaim bahwa kubunya mendapat banyak tawaran jabatan dari kubu calon presiden inkumben Joko Widodo. Namun dia mengklaim, Prabowo - Sandiaga tak ingin melakukan kompromi politik.

Advertising
Advertising

"Pak Prabowo tidak ingin lobi-lobi politik, apalagi bagi-bagi jabatan," kata Dahnil di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Mei 2019.

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

4 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

23 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

1 hari lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Tegur Peserta Sidang Telat: Nanti Disetrap

1 hari lalu

Hakim Saldi Isra Tegur Peserta Sidang Telat: Nanti Disetrap

Hakim MK Saldi Isra sempat menegur peserta yang datang terlambat dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Hakim Arsul Sani Singgung Suara Siluman di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim Arsul Sani Singgung Suara Siluman di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arsul Sani menyorot suara siluman dalam pemilihan DPRD Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Hakim Arief Hidayat Minta Pemohon Sengketa Pileg Jangan Sering Keluar Masuk Toilet saat Sidang

1 hari lalu

Hakim Arief Hidayat Minta Pemohon Sengketa Pileg Jangan Sering Keluar Masuk Toilet saat Sidang

Hakim MK Arief Hidayat memberi sejumlah peringatan kepada para pihak dalam sidang sengketa pileg. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Cak Imin Berharap PPP Lolos ke Senayan

4 hari lalu

Cak Imin Berharap PPP Lolos ke Senayan

PPP saat ini sedang mengajukan gugatannya sengketa pileg 2024 ke MK.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

5 hari lalu

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.

Baca Selengkapnya