TEMPO.CO, Jakarta - Ahli ilmu komputer Prof Marsudi Wahyu Kisworo menyatakan bahwa Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) memiliki keamanan yang maksimal. “Sehingga bila website situng ini diretas, kondisinya akan kembali normal selang beberapa menit,” ujar Marsudi dalam sidang MK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20/6.

Baca juga: Jadi Saksi Prabowo, Hermansyah Bicara Soal Kelemahan Situng KPU

Marsudi Wahyu Kisworo menjadi saksi ahli yang diajukan KPU sebagai termohon dalam sidang sengketa Pilres yang diajukan kubu Prabowo-Subianto. "Yang kita lihat itu, website situng adalah bagian dari cerminan (virtualisasi), sehingga kalau sistem ini mau diretas, atau pun dibom, juga nggak apa-apa. Sebab 15 menit kemudian otomatis akan direfresh menjadi baru lagi," ujar Marsudi.

Marsudi mengatakan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan juru bicara Kubu Prabowo yang mengklaim bahwa menurut ahli lain situng tidak aman karena mudah dipengaruhi faktor eksternal.

Marsudi mengatakan situng dengan website situng berbeda. “Kalau yang dimaksud ahli tersebut adalah website situng mungkin benar, namun sistemnya sendiri tidak seperti itu," ujar Marsudi.

Tonton juga: Mahfud MD Sebut Kesaksian Keponakannya Mentah

Mengenai klaim ahli dari pihak Pemohon yang menyebutkan bahwa entri data situng dapat dilakukan editing, Marsudi mengatakan perubahan yang terjadi dalam situng dimungkinkan karena adanya perbaikan data secara berjenjang berdasarkan formulir C1.

Ada pun Ketua KPU Arief Budiman mengklaim situng) merupakan model transparansi yang pertama dilakukan dalam pemilu di seluruh dunia. Arief mengaku telah melihat penyelenggaraan pemilu di lima benua. "Praktek (situng) ini praktek yang pertama di dunia, yakani yang menampilkan scanning berita acara dari TPS dan hasil perhitungannya," ujar Arief.

Menurut dia, Situng telah banyak dipresentasikan dalam banyak negara. "Justru banyak negara itu mau belajar ke Indonesia tentang situng ini."

Arief menjelaskan situng sangat penting, tidak hanya untuk memberikan informasi. Tetapi juga untuk membagun kredibilitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Pemilu itu.

IRSYAN HASYIM | ANTARA