Kubu Prabowo - Sandi akan menggugat hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerima data administratif untuk kelengkapan data-data gugatan sengketa pemilu baik legislatif maupun presiden 2019 pada hari ini. "MK masih menerima penggugat yang ingin melengkapi data- data administratif sebelum diputuskan pada tanggal 28 Mei nanti," kata petugas konsultasi MK, Hakim di Jakarta, Minggu, 26/5.
Data- data administratif yang dimaksudkan itu, seperti permohonan gugatan, surat kuasa, dan kelengkapan alat bukti yang belum terpenuhi. "Kelengkapan data administratif itu harus melewati tahapan verifikasi, dan nanti akan diputuskan apakah APL (akta permohonan lengkap) atau APBL (akta permohonan belum lengkap) pada tanggal 28 Mei itu," kata Hakim.
MK melayani pemenuhan data-data administratif tersebut hingga pukul 14.00 WIB.
Berdasarkan data yang dihimpun MK Hingga saat ini terdapat 340 pemohon yang telah mengajukan gugatan hasil pemilu baik legislatif maupun presiden. Permohonan gugatan paling banyak berasal dari pemilu legislatif DPR/DPRD dengan jumlah 329 permohonan gugatan.
Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pemilu DPR/DPRD terbanyak berasal dari Partai Berkarya sebanyak 62 permohonan gugatan. Lalu disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 permohonan gugatan, dan partai Demokrat sebanyak 27 permohonan gugatan.
Sisa gugatan lainnya berasal dari permohonan gugatan hasil pemilu untuk DPD sejumlah 10 permohonan dan gugatan pemilu Presiden sejumlah satu permohonan.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
11 jam lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
