MUI NTT Imbau Elite Politik Tidak Keluarkan Pernyataan Provokatif

Reporter

Antara

Sabtu, 18 Mei 2019 11:59 WIB

TPS 40 di kelurahan Fatulili, Kota Kupang yang bernuansa Tenin Ikat di NTT. Foto/Jhon Seo

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau para elite politik tidak membuat pernyataan-pernyataan yang dapat memecah belah bangsa dan mengadu domba sesama warga.

Baca juga: Polda NTT Kirim 600 Personil Amankan Pengumuman KPU di Jakarta

"Pesta (Pemilu) sudah selesai. Mari bergandengan tangan mendukung pemimpin pilihan rakyat untuk bersama membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik dan dihormati oleh bangsa lain," kata Ketua MUI Provinsi NTT Abdul Kadir Makarim di Kupang, Sabtu, 18/5.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menghormati hasil pemilu yang akan ditetapkan pada 22 Mei 2019. Menurut MUI NTT, pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung transparan, jujur, adil, dan demokratis. MUI NTT mengapresiasi pencapaian tersebut.

MUI juga mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar perbedaan pilihan politik dalam Pemilu 2019 tidak boleh merusak kerukunan dan kedamaian di negara ini.
"Kemarin kita mungkin berbeda pilihan politik, tetapi semua adalah satu warga bangsa. Mari bersama menjaga kerukunan dan kedamaian di negara ini dari usaha-usaha untuk memecah belah," kata Abdul kadir.

MUI tidak ingin pesta demokrasi lima tahunan ini menjadi ajang untuk saling menyerang antara sesama anak bangsa. “Apalagi mengganggu kerukunan dan kedamaian.”

ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

2 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

9 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

11 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya