JK Ajak Umat Hindu Menyalurkan Hak Suaranya di Pemilu

Reporter

Made Argawa

Sabtu, 6 April 2019 21:49 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan debat Pilpres di rumahnya di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Denpasar-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak umat Hindu agar menggunakan hak suaranya saat pemilu 17 April 2019. Ajakan JK agar umat Hindu tidak golput disampaikan saat acara Dharma Santi Nasional Nyepi di Art Center, Denpasar, Sabtu, 6 April 2019. "Dalam rangka pemilu kami harapkan partisipasinya," katanya.

JK mengatakan Nyepi dan pemilu memiliki makna yang mirip, yakni evaluasi. Tema Dharma Santi Nasional Nyepi tahun ini adalah Catur Berata Penyepian Untuk Mensukseskan Pemilu 2019. "Pemilu adalah evaluasi pemerintah. Jika benar dilanjutkan, jika salah dievaluasi," ujarnya.

Baca: Mendagri Pimpin Pembacaan Ikrar ASN Sukseskan Pemilu 2019

JK menuturkan proses pemilu tidak terlalu penting. Namun yang lebih penting adalah menentukan tujuan bangsa Indonesia dengan memilih pemimpin. "Sebagai bangsa, kita memiliki tujuan agar adil dan makmur," katanya. Kemakmuran, menurut dia, dapat diwujudkan salah satunya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. "Selain itu, juga persatuan rakyat."

JK juga mengungkapkan ketertarikannya pada Pulau Dewata dan menyebut tidak pernah bosan untuk berkunjung. "Hampir setiap bulan ke sini, ke Makasar bisa enam bulan sekali," kata Jusuf Kalla.

Simak: KPU Anggap Hoaks Server Berbahaya dan Dapat Berdampak Masif

Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayor Jenderal (Purnawirawan) Wisnu Bawa Tenaya mengatakan agar umat Hindu ingat dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Pancasila intinya tidak ingin dijajah dan ditindas," ujarnya.

Wisnu mengajak Umat Hindu untuk memberikan hak suaranya pada pemilu 17 April 2019 ke tempat pemungutan suara dengan riang gembira dan tidak menyebarkan hoaks di media sosial.

MADE ARGAWA

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

10 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

14 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya