TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan jasa dan produk Internet, Google, menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Putri R. Alam, mengatakan, demi mendukung pemilu, Google meluncurkan berbagai program dan produk yang memberikan perlindungan tambahan pada situs-situs penting untuk Pemilu 2019.

Baca: BSSN Siapkan Strategi Antisipasi Serangan Siber untuk Pemilu 2019

Ia menyatakan situs KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Cek Fakta telah dilindungi project shield untuk menangkal serangan distributed denial of service (DDos). "Kami berfokus menangkal disinformasi," tuturnya ketika berbicara dalam diskusi di Kaum Jakarta, Menteng, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2019.

Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjasukmana, menyatakan Google telah mendorong sejumlah situs web penting untuk mendaftar ke project shield. Ini merupakan layanan gratis dari Jigsaw, yang menggunakan teknologi Google untuk melindungi situs berita, pemilu, dan kampanye dari serangan DDoS, seperti Kpu.go.id, Informasi.kpu.go.id, Bawaslu.go.id, Presiden.org, dan Cekfakta.com. "Situs berita, organisasi hak asasi manusia, pemantau pemilu, dan organisasi nonprofit juga bisa bergabung," kata Jason.

Menurut dia, Google juga melakukan upaya lain. Pada Google news, kata Jason, akan ditemukan halaman khusus yang menampilkan entitas teratas atau trending. Berbagai berita telah disusun berdasarkan tema penting, seperti hukum, ekonomi, keamanan, pembangunan manusia, dan pemerintahan. Pemutakhiran Twitter menampilkan kabar terbaru dari media-media nasional. Selain itu, fitur liputan lengkap menampilkan konten dengan fakta-fakta yang sudah diverifikasi.

Baca: BSSN: Tiga Jenis Serangan Siber Mengancam Pemilu 2019

Dalam melawan disinformasi, Jason menambahkan, Google telah memberikan dukungan pada lima sesi cek fakta yang diselenggarakan Cekfakta.com bersama jaringannya yang terdiri atas 24 organisasi media tepercaya. Mereka berkumpul saat penyelenggaraan debat calon presiden dan wakil presiden untuk memverifikasi klaim para kandidat. "Selain itu, ribuan perempuan juga telah mengikuti workshop yang didesain untuk membantu kaum perempuan mengenali hoaks dan menghambat penyebaran berita palsu,” katanya.