TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan terjadi 997 kabar bohong atau hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019. Dari angka itu, 488 di antaranya, atau 49,94 persen, bertema politik.
"Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil kami verifikasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, 16/3.
Septiaji mengatakan hoaks bertema politik tidak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
Septiaji mengatakan sepanjang Juli hingga Desember 2018 terdapat 259 kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemerintah pusat, figur terkemuka, partai politik dan pemerintah daerah.
Khusus untuk kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin terpapar 75 hoaks atau 28,96 persen dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno kena 54 hoaksa atau 20,85 persen.
Sedangkan pada Januari 2019, total terdapat 109 kabar bohong didominasi bidang politik, yaitu 58 buah. Pasangan 02 menerima 21 kabar bohong atau 36,20 persen dan pasangan 01 menerima 19 kabar bohong atau 32,75 persen.
Septiaji mengatakan angka kenaikan jumlah kabar bohong tersebut seharusnya menyadarkan seluruh bangsa Indonesia bahwa hal itu masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak. "Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta maka kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik. Kami memohon para elit politik untuk tidak menggunakan atau membiarkan hoaks untuk kepentingan elektoral," katanya.
