17.5 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama, KPU: Tak Perlu Diperbaiki

Selasa, 12 Maret 2019 18:41 WIB

Para Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Serang memeriksa surat suara yang baru datang dari percetakan di Gudang KPU Kota Serang, Banten, Jumat, 8 Februari 2019. Pengecekan dilakukan untuk memastikan daftar nama caleg yang tertera pada surat suara sama dengan daftar caleg yang telah diumumkan KPU. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ikhwal jutaan daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki tanggal lahir yang sama. Sebelumnya Badan Pemenangan nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga Uno telah melaporkan ada 17.5 juta nama dengan tanggal lahir sama di daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berita terkait: 17,5 Juta DPT Bertanggal Sama, Kemendagri: Sudah Lama Terjadi

Wahyu mengatakan sebagai sebuah laporan informasi dari BPN Prabowo - Sandiaga itu bakal ditindaklanjuti. "(Tetapi) Laporan belum tentu benar," ujar dia di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.

Menurut dia tidak perlu ada yang diperbaiki dari 17,5 juta nama di DPT yang memiliki tanggal lahir yang sama tersebut. Hal itu sudah dijelaskan langsung oleh Kemendagri. "Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Kemendagri," papar dia.

Ia mengatakan kalau dari KPU memang data pemilih sudah sesuai. "Urusan kami, sepanjang orang yang punya hak pilih memiliki bukti administrasi kependudukan, Ya kami daftar sebagai pemilih."

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyebut temuan Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga soal tanggal lahir sama di DPT atau Daftar Pemilih Tetap adalah hal wajar. Seketaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gede Suratha, mengatakan sebelum 2004 Kementerian pernah mendata penduduk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk).

Dalam pendataan tersebut, kata Gede, berlaku aturan bagi warga negara yang lupa tanggal lahir maka akan dicatat lahir pada 31 Desember. "Memang pernah terjadi, kami berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengerti kapan tanggal lahirnya. Mereka, misalnya, cuma menyebutkan bahwa lahir saat Gunung Merapi meletus. Jadi cuma penanda," kata Gede.

Kemudian Dukcapil, kata Gede, mengembangkan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada tahun 2004. Kalau ketemu warga negara seperti itu tidak diisi lagi 31 Desember. "Kami isi di tengah-tengah yakni tata cara pengisian formatnya diisikan tanggal 1 Juli," kata dia.

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya