Survei SMRC: 13 Persen Responden Percaya KPU Tak Netral

Senin, 11 Maret 2019 06:34 WIB

Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Saiful Mujani Research Center (SMRC) menggelar sigi terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 termasuk kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam sigi itu, lembaga ini menemukan bahwa mayoritas respondennya tak percaya dengan isu 7 kontainer surat suara tercoblos yang muncul ke ruang publik awal tahun lalu.

Baca: SMRC: Pemilih Yang Ragu Kemampuan KPU Mayoritas Pendukung Prabowo

Dalam survei itu, 61 persen responden tak percaya dengan isu tersebut, 35 persen tidak tahu atau tidak jawab, dan hanya 4 persen yang percaya dengan kebenaran isu 7 kontainer surat suara tercoblos.

"Isu 7 kontainer surat suara tercoblos disikapi negatif oleh hampir semua pemilih, pada umumnya pemilih tak percaya terhadap isu tersebut," kata Deni Irvani, Direktur SMRC di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Maret 2019.

Untuk isu yang mengatakan KPU tidak netral, hasil sigi SMRC menunjukkan 56 persen responden percaya bahwa lembaga penyelenggara pemilu ini profesional. Sebanyak 32 persen respondennya tidak tahu atau tidak jawab dan 13 persen respondennya yakin bahwa KPU tak netral dalam pemilu 2019.

"Secara khusus, yang menilai KPU tidak netral sebanyak 13 persen. 13 persen dari total pemilih 190 jutaan sekitar 25 juta. Jumlah ini sangat besar untuk mempersulit KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi," ujar Deni.

Untuk isu soal kotak suara kardus, SMRC menemukan sebanyak 34 persen respondennya percaya bahwa kotak suara kardus mempermudah kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Sebanyak 36 persen tak percaya dan 30 persen lainnya tidak tahu atau tidak jawab.

"Yang riskan adalah kotak suara dari kardus. Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan," kata Deni.

Survei ini digelar pada 24 hingga 31 Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019. Dari populasi itu, dipilih secara acak sebanyak 1620 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1426 atau 88 persen.

Simak juga: Survei SMRC: Mayoritas Publik Percaya Kinerja KPU dan Bawaslu

Margin of error survei ini berkisar kurang lebih di angka 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya