Bawaslu Sampang Temukan Dua WNA di DPT Pemilu 2019

Sabtu, 9 Maret 2019 16:45 WIB

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, saat konferensi pers soal isu WNA masuk DPT Pemilu di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky

TEMPO.CO, Sampang - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menemukan dua warga negara asing (WNA) terdaftar dalam DPT Pemilu 2019.

Baca: Warga Negara Liberia dan Kepulauan Windsor Tercantum dalam DPT

Ketua Bawaslu Sampang, Insiatun, merinci total ada 7 WNA yang kini bermukim di Sampang. Mereka berasal dari Arab Saudi, India, Bangladesh, dan Malaysia. Dari 7 WNA itu, dua diantaranya terdaftar dalam DPT karena selain memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) juga telah punya KTP elektronik.

Mereka masing-masing Nouf Ahmed Y Alqithmi dan Rehan Ahmed Y Alqithmi. Mereka berasal dari Kota Jeddah, Arab Saudi. "Lainnya tidak punya KTP elektronik, hanya punya Kitas," kata Insiyatun, Sabtu, 9 Maret 2019.

Temuan ini, kata Insiyatun, berawal dari laporan Panwascam Kecamatan Omben. Laporan itu kemudian direspons Bawaslu dengan mengkroscek Dispendukcapil untuk memverifikasi keberadaan WNA.

Advertising
Advertising

Kedua WNA terlacak tinggal di Desa Meteng, Kecamatan Omben. Setelah dikroscek keduanya tidak lagi tinggal di sana dan telah kembali ke Arab Saudi. "Kami lalu sampaikan ke KPU Sampang, ternyata sudah dicoret," ujar dia.

Komisioner KPU Sampang, Divisi Data dan Informasi, Addy Imansyah membenarkan peristiwa ini. Namun dia memastikan kedua WNA telah dihapus, juga telah dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jatim.

Baca: Kasus WNA Masuk DPT Ditangani Tim Teknis Bentukan 3 Lembaga

Dia menduga WNA bisa masuk DPT karena proses verifikasi daftar pemilih berdasarkan Kartu Keluarga yang tidak mencantumkan kewarganegaraan asing.

"Kuat dugaan penyebab nama WNA masuk DPT karena pada proses verifikasi dan coklit yang bersangkutan terdaftar di Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dengan dasar KK, apalagi proses coklit tidak ada keterangan kewarganegaraan asing," ungkap Addy.

Berita terkait

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

3 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

4 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

13 hari lalu

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

13 hari lalu

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

Ketahui cara dan syarat kerja legal bagi orang asing di Indonesia. Pastikan Anda memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Ini ulasannya.

Baca Selengkapnya

Ditjen Imigrasi Berlakukan Bridging Visa, Permudah Proses Transisi Izin Tinggal WNA di Indonesia

13 hari lalu

Ditjen Imigrasi Berlakukan Bridging Visa, Permudah Proses Transisi Izin Tinggal WNA di Indonesia

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

15 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

15 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Deportasi dan Tips Menghindarinya

18 hari lalu

Mengenal Apa Itu Deportasi dan Tips Menghindarinya

Apa itu deportasi? Deportasi merujuk pada tindakan paksa mengeluarkan WNA dari wilayah negara. Berikut penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

19 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya