Instruksi AHY untuk Caleg Demokrat Menjelang Pemilu 2019

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 3 Maret 2019 06:20 WIB

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Komando Satuan Tugas (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Indonesia. Mereka menggelar rapat konsolidasi di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Jakarta, pada Sabtu, 2 Maret 2019.

"Saya hari ini bersama sejumlah petinggi partai demokrat ketua DPD seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini melakukan rapat konsolidasi komando," kata AHY dalam konferensi pers seusai rapat.

Dalam konferensi pers itu, AHY menyampaikan sejumlah hal terkait Demokrat dan Pemilu 2019. Berikut di antaranya.

Gelar Rapat Konsolidasi

AHY mengatakan menggelar rapat konsolidasi untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan umum Pemilu 2019. Menurutnya tujuan rapat konsolidasi ini agar pimpinan partai bisa menyaring aspirasi dari seluruh kader di daerah.

Advertising
Advertising

AHY mengatakan elektabilitas Demokrat di Indonesia dibagi tiga kategori, aman, rawan dan potensial. "Ada yang sudah baik, ada yang masih perlu bekerja keras, sehingga bisa mengejar ketertinggalannya," kata AHY.

SBY Tetap Ketua Umum Demokrat

AHY menegaskan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono tetap Ketua Umum Partai Demokrat. Tak ada perubahan struktur partai. Dia mengatakan hanya mewakili SBY membacakan pidato rekomendasi partai untuk pemenangan Pilpres 2019, Jumat kemarin.

AHY mengaku ditugaskan SBY menjadi pemimpin program pemenangan Demokrat untuk Pemilu 2019. SBY sebelumnya menyatakan dirinya tak bisa memimpin pemenangan partai karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang sakit leukimia.

Prioritas untuk Caleg

AHY mengatakan partainya tak bisa mengharapkan efek ekor jas dari pilpres 2019. Dia mengatakan efek ekor jas hanya dirasakan dua partai utama pengusung capres dan cawapres, yakni PDIP dan Gerindra. Oleh karena itu, Partai Demokrat mengusung strategi yang berorientasi pasa pemenangan caleg.

Target Suara

AHY menargetkan partainya meraup lebih dari 10 persen suara dalam pileg 2019. Dia mengatakan perolehan suara Demokrat dalam Pemilu 2014 menjadi tolak ukur dalam menentukan target perolehan suara dalam pileg April nanti. Dalam pemilu 2014, Demokrat memperoleh 10,2 persen suara.

Putra sulung mantan presiden SBY itu mengatakan sebenarnya awalnya Demokrat menargetkan memperoleh 15 persen suara dalam pileg ini. Namun, target itu direvisi melihat hasil survei dan kondisi yang berkembang.

Kampanye ke Kedai Kopi

AHY menginstruksikan caleg partainya untuk kampanye dari pintu ke pintu. Salah satunya ke kedai makanan dan warung kopi. "Secara mikro kami harus buat strategi dari rumah ke rumah, ke kedai-kedai, dan dari warung kopi ke warung kopi," kata dia.

Berita terkait

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

1 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

3 jam lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

7 jam lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

14 jam lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

21 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 hari lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya