TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyikapi pernyataan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat, 1 Maret 2019. Dalam aksi itu, Amien Rais menyebut ada gejala kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu.

Berita terkait: Ikut Aksi FUI ke KPU, Amin Rais Minta Pemilu Adil dan Bersih

Hasto menilai, apa yang disampaikan Amien Rais merupakan bentuk upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). "Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya," ujar Hasto lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 2 Maret 2019.

Hasto mengklaim, sejak dulu PDIP konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral. "Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan."

Sebab, menurut Hasto, PDIP memilki pengalaman buruk pada pemilu-pemilu sebelumnya, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. "Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," ujar Hasto.

Sebelumnya, Amien Rais menyampaikan pesannya di hadapan massa dari Forum Umat Islam agar KPU berlaku jujur, adil tanpa kecurangan. "Maka saya doakan dimuliakan di dunia dan akhirat," kata Amien dari atas mobil box di depan gedung KPU, Jumat siang.

Pria berusia 74 tahun itu mengatakan penyelenggaraan pemilu akan diawasi. Jika sampai terjadi kecurangan dan terbukti, Amien Rais berkata, "semoga dilaknat Allah dan kami akan membuat perhitungan. Kami akan tuntut itu."

Ketua SETARA Institute Hendardi menilai sikap Amien Rais dan Forum Umat Islam (FUI) terhadap KPU itu seperti menebar ranjau untuk membenarkan tindakan perlawanan atas produk kerja KPU. Padahal, ujar dia, di dalam setiap pengambilan keputusan teknis kepemiluan, KPU melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon.

Untuk itu, dia mengingatkan, tak ada alasan bagi Amien Rais dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk tidak percaya KPU. "KPU memang harus dikawal. Namun bukan untuk ditakuti-takuti atau diancam," ujar Hendardi.

Tempo masih berusaha meminta komentar Amien Rais atas penilaian Hasto dan Hendardi tersebut.