27 Ribu Mahasiswa Universitas Brawijaya Berpotensi Golput

Kamis, 7 Februari 2019 10:49 WIB

Kampus Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin, 24 November 2014. [TEMPO/STR/Aris Novia Hidayat; ANH2014112508]

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Andhika Muttaqin memperkirakan sekitar 27 ribu mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berpotensi golput karena tak bisa mengikuti pemilu atau pilpres. Saat pemungutan suara 17 April 2019 masa perkuliahan sedang aktif dan menjelang ujian akhir semester.

Dari total 55 ribu mahasiswa, sekitar 40 persen berasal dari Jabodetabek dan 10 persen dari luar Jawa. Sedangkan 50 persen berasal dari Jawa Timur. “Hanya libur satu hari, tak memungkinkan mahasiswa pulang menggunakan hak pilih,” kata Andhika, Kamis 7 Februari 2019. Sedangkan mekanisme pindah pilih hanya diberi kesempatan sampai 17 Februari.

Baca: Mahfud MD: Mengajak Golput Melanggar Undang-Undang

Selain karena masalah jadwal akademik, tidak banyak partai politik dan calon presiden yang berkampanye untuk meraih dukungan mahasiswa. Padahal total jumlah mahasiswa sekitar 5 juta berpotensi menjadi ceruk suara partai politik. “Sekaligus penting untuk pendidikan politik bagi mahasiswa,” ujarnya.

Andhika mengatakan mahasiswa apatis terhadap pemilu dan pemilihan presiden, termasuk debat calon presiden. “Sedikit yang menonton debat calon presiden.” Sikap apatis ini lantaran mereka menganggap memilih atau tidak memilih dalam pemilu dan pilpres tak akan berpengaruh terhadap perkuliahan. Mahasiswa tak merasakan dampak jangka pendek atas penyelenggaraan pemilu.

Advertising
Advertising

Baca:Sosiolog: Golput Ada karena Krisis Kepercayaan ...

Pakar Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya Maulida Pia Wulandari menjelaskan mahasiswa generasi milenial tidak mengenal visi dan misi partai politik. Termasuk profil calon presiden dan wakil presiden. “Di Amerika generasi milenial yang golput juga tinggi.”

Perguruan tinggi idealnya, kata Andhika, berfungsi sebagai lembaga untuk menguji para calon presiden. Kampus menjadi penyeimbang namun selama ini tak dilibatkan langsung dalam konstelasi politik dan hanya dilibatkan sebagai panelis. “Padahal kampus juga bisa menjadi sarana pengawasan sekaligus evaluasi jalannya pemilu.”

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

UTBK SNBT 2024 di UB, Pengamanan Diperketat di Sejumlah Titik

4 hari lalu

UTBK SNBT 2024 di UB, Pengamanan Diperketat di Sejumlah Titik

Sebanyak 97 personil diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan UTBK di Universitas Brawijaya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

7 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

10 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

11 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

4 Anggota Polda Metro Jaya Kedapatan Nyabu, Berikut Kajian Kenapa Polisi Terjerat Pidana Narkoba

11 hari lalu

4 Anggota Polda Metro Jaya Kedapatan Nyabu, Berikut Kajian Kenapa Polisi Terjerat Pidana Narkoba

Polda Metro Jaya meringkus anggotanya yang menggunakan narkoba jenis sabu. Lantas, apa alasan umum ada polisi terlibat narkoba?

Baca Selengkapnya