Di Payakumbuh, Radikalisme jadi Fokus Pengamanan Jelang Pemilu

Reporter

Antara

Minggu, 3 Februari 2019 10:32 WIB

Para anggota TNI mengikuti Apel kesiapsiagaan dalam rangka pengamanan pemilu presiden di Tangerang, 4 Juli 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Radikalisme menjadi fokus pengamanan menjelang Pemilu 2019 di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Hal itu dilakukan meski tidak terdapat wilayah tertentu yang diduga rawan penyebaran paham radikalisme.

"Kami bentuk tim, kami melakukan upaya pencegahan dari berbagai lini yang terutama dari paham radikalisme, fokus kami mengamankan Pileg dan Pilpres 2019 ini dengan maksimal," ujar Kapolres Payakumbuh AKBP Endrastiawan Setyowibowo di Mapolres Payakumbuh, Sabtu, 2/2.

Ia mengatakan, meski tidak terdapat wilayah yang dinilai rawan penyebaran radikalisme, pihaknya tidak mau menganggap enteng, apalagi terkait paham yang dianut seseorang atau kelompok. Upaya pencegahan penyebaran paham radikal yang dilakukannya adalah bersinergi dengan pemerintah kota, TNI dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami gandeng seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam upaya menciptakan situasi kondusif di Payakumbuh," tutur Endrastiawan.

Selain itu, kegiatan di kalangan mahasiswa, pelajar serta penghuni pondok pesantren pun rutin dilakukan untuk mencegah munculnya penyebaran radikalisme pada generasi muda.

Advertising
Advertising

Sementara untuk pengamanan Pemilu 2019, Polres Payakumbuh menerjunkan 116 personel hingga masa tenang, sementara saat pemungutan suara pada April 2019 akan dibantu personel Brimob Polda Sumbar dengan total 318 personel.

"Dua per tiga kekuatan Polres kami turunkan dan didukung instansi dari TNI, kemudian dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk pengamanan pesta demokrasi 2019," kata dia.

Polres Payakumbuh juga melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan untuk antisipasi dan tindakan pencegahan terjadi keributan.

ANTARA

Berita terkait

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

15 jam lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

3 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

5 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

8 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

11 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

12 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

12 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

16 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya