Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan tidak akan golput dan memilih dalam Pilpres 2019 nanti. "Saya tetap memilih yang lebih baik dari yang tersedia. Saya memilih yang agak bagus dari yang kurang bagus," kata dia di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat, 25/1.
Mahfud MD menilai golput dalam pilpres sebagai tindakan yang merugikan calon pemilih. “Dia memilih atau tidak memilih pemimpin harus lahir. Secara elektoral golput merugikan dia,” kata Mahfud.
Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, kata Mahfud MD golput boleh-boleh saja dan tidak melanggar hukum. Tidak boleh ada paksaan orang memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Tapi, dalam rasionalitas politik golput itu merugikan. Saya mengajak orang tidak golput karena itu hadiah konstitusi.”
Menurut Mahfud orang yang tidak memilih berarti dia memberi kesempatan kepada orang yang pilihannya lebih jelek. Menurut dia, keputusan untuk golput biasanya dilakukan orang-orang yang memiliki pikiran idealis. “Sehingga hanya menginginkan calon yang betul-betul bagus. Karena menganggap tidak ada yang bagus, maka tidak memilih.”
Kalau kemudian berpikir tidak ada calon yang bagus lalu dia golput, menurut Mahfud MD, itu merugi. Meski demikian, ia membenarkan golput merupakan hak setiap warga negara yang tidak bisa dipaksakan.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
5 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
