Kata Ketua KPU Soal Debat Pilpres yang Disebut Kaku dan Normatif

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 18 Januari 2019 19:51 WIB

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilu Umum (KPU) Arief Budiman menanggapi kritikan terkait kisi-kisi debat pilpres yang dinilai membuat jawaban pasangan calon menjadi kaku dan normatif. Menurut dia, hal itu semua kembali kepada bagaimana setiap pasangan calon menjawab dan menanggapi pertanyaan.

Baca juga: Mau Potong Omongan Jokowi, Prabowo Dipijat Sandiaga

"Bahwa kandidat itu jawabannya normatif dan datar, itu sudah urusan kandidat," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Menurut Arief, KPU sudah memberikan ruang kepada setiap pasangan calon dalam debat pilpres. Menurut dia, dalam debat kemarin setiap pasangan calon tak hanya menjawab pertanyaan dari panelis, tetapi juga pertanyaan dari lawannya. "Ini bukan ujian anak SD seperti hafalan. Tapi juga menjawab dan menanggapi," katanya.

Meski demikian, Arief menilai wajar jika ada pendapat dan kritikan terkait pelaksanaan debat pilpres kemarin. Menurut dia, tak sedikit juga pihak yang memuji hasil gelaran debat tersebut. "Desain seperti apapun, percayalah pasti akan ada yang setuju dan tidak. Jadi tidak apa-apa. KPU berupaya menampilkan yang pas dan paling baik," ucapnya.

Advertising
Advertising

Arief mengatakan KPU akan melakukan evaluasi hasil debat ini pada Senin pekan depan. Dalam evaluasi itu, KPU akan menerima segala masukan dan kritikan dari berbagai pihak terkait termasuk kedua kubu pasangan calon.

Baca juga: Seusai Debat, Ketum Hipmi Goda Sandiaga dengan Satu atau Dua Jari

Hasil rapat evaluasi ini, ucap Arief, dapat menentukan format debat pilpres kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019. Dia mengatakan KPU tak menutup kemungkinan untuk mengubah format debat seusai evaluasi dan kesepakatan semua pihak. "Tunggu masukkan dari semua orang dulu agar lebih komprehensif. Nanti kami ubah kombinasinya seperti apa seusai evaluasi," katanya.

Debat pertama Pilpres 2019 Kamis kemarin bertemakan isu hukum, korupsi, HAM, dan terorisme. Pola debat pertama ini yakni antara kedua pasangan capres-cawapres. Acara berlangsung selama 120 menit yang terbagi atas 6 segmentasi debat.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

58 menit lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

6 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

17 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

18 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

18 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

20 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

22 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

22 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya