Targetkan Tiga Besar di Pemilu Legislatif 2019, PPP: Bukan Impian
Reporter
Antara
Editor
Endri Kurniawati
Senin, 7 Januari 2019 09:06 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan posisi tiga besar perolehan kursi parlemen pada pemilu legislatif (Pileg) 2019 pada 17 April 2019. "Itu artinya, perolehan suara PPP harus naik," kata Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy yang berpidato pada Istighosah dan Doa Bersama, peringatan Hari Lahir ke46 PPP, di halaman kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019. Acara itu dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, serta jajaran pengurus DPP PPP.
Menurut Rommy, panggilan Romahurmuziy, pada pemilu legislatif 2014 PPP meraih suara sebanyak 8,157 juta dari target 12 juta suara. Sedangkan pada pemilu 2019, PPP menargetkan 15 juta suara.
Baca: Ketum PPP Umumkan Dualisme Berakhir
Dengan target perolehan suara sejumlah itu, maka perolehan kursi PPP di DPR RI juga harus meningkat dari 39 kursi menjadi 67 kursi, untuk menjadikan PPP berada pada posisi tiga besar. Menjadikan PPP sebagai tiga besar perolehan kursi parlemen, kata Rommy, bukanlah impian. “Pada pemilu 1999 dan 2004, PPP masih menduduki urutan ketiga dalam perolehan kursi partai secara nasional."
Telah berada di posisi tiga besar di tingkat kabupaten dan kota, pada pemilu legislatif 2014, PPP menargetkan pemenang pemilu di daerah masing-masing pada pemilu 2019. "Ini bukan impian. Dalam politik semuanya serba mungkin."
Baca: Di Acara PPP, Kiai Maimun Cerita Dikunjungi ...
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan untuk mewujudkan target tiga besar pada pemilu legislatif 2019 adalah terus melakukan konsolidasi organisasi dan kader secara intensif. Struktur PPP, kata dia, harus terus bersinergi dengan kepala daerah terpilih dari hasil usungan PPP pada pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018.
Upaya lainnya yang akan dilakukan PPP adalah memilih putra-putri terbaik bangsa sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan memandunya dalam pemenangan berbasis daerah pemilihan (dapil) dengan menggunakan pola kampanye pintar (smart campaigning) berdasarkan data perolehan suara pada pemilu sebelumnya.
