FSGI Kecam Politisasi Guru Setiap Pemilu

Minggu, 25 November 2018 17:31 WIB

Guru mengajar di dua kelas yang digabung dalam satu ruangan di SD 005 Singkep Selatan, Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, Selasa, 6 November 2018. Pendidikan anak-anak nelayan di salah satu gugusan pulau terluar di Kepulauan Riau tersebut hanya sampai sekolah dasar. Untuk melanjutkan ke tingkatan di atasnya, mereka harus pindah ke pulau lain dengan jarak terdekat mencapai 1,5 jam perjalanan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengecam kelakuan para politikus yang kerap mempolitisir guru tiap menjelang pemilihan umum 2019. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriawan Salim, meminta sikap seperti itu dihentikan.

Baca: Hari Guru, JK: Masa Depan Itu Ditentukan Oleh Guru

Satriawan menjelaskan jika para politikus benar-benar ingin memperjuangkan nasib guru, maka selayaknya dilakukan jauh sebelum pemilu. "Para elite politik jangan lagi menjadikan guru sebagai sasaran politisasi demi mendulang suara dalam pemilu," katanya dalam konferensi pers memperingati hari guru di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Ahad, 25 November 2018.

Menurut Satriawan, perhatian elite politik pada guru hanya terjadi saat masa kampanye saja. Jika sudah terpilih sebagai pejabat, kata dia, realisasinya tidak ada. "Guru bukanlah entitas atau kelompok sosial yang mudah untuk digiring demi politik elektoral sesaat," ujarnya.

Baca: Mendikbud Ajukan Pengangkatan 72 Ribu Guru SMK Lewat Skema PPPK

Advertising
Advertising

FSGI pun meminta para guru di Indonesia kritis dan bersikap netral dalam setiap perhelatan politik. Guru, kata dia, harus menolak intervensi jika ada instruksi dari atasan untuk mengikuti aktivitas politik.

"Jika guru atau organisasi guru sudah bermain politik praktis, maka dikhawatirkan sikap politik partisan dalam pemilu akan terbawa ke sekolah dan ruang kelas," kata Satriawan.

Baca: Jajak Pendapat: Cina Negara yang Paling Menghormati Profesi Guru

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

3 hari lalu

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

FSGI prihatin karena masih tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dalam perayaan hardiknas 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024

9 hari lalu

4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024

Apa saja prodi dengan kuota terbesar di PPG Prajabatan?

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

9 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya