TEMPO.CO, Jakarta - Tim kampanye nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla menyiapkan 1.135.989 saksi dalam yang akan bertugas secara resmi untuk mengawal penghitungan suara dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. "Selain itu, kami juga akan menempatkan 2.439.200 saksi luar yang akan berjaga di luar tempat pemungutan suara," kata anggota tim penggerak saksi Jokowi-JK, Djarot S. Hidajat di kantor tim kampanye nasional, Ahad, 29 Juni 2014.
Menurut dia, saksi dalam berasal dari partai pengusung Jokowi-Kalla, sementara saksi luar berasal dari partai, relawan, serta simpatisan. Penentuan saksi dalam, kata Djarot, didasarkan pada kekuatan perolehan suara di TPS tersebut. "Jadi misalnya di situ yang kuat adalah PDIP, maka saksi dalam yang dikerahkan adalah dari PDIP. Di Aceh, karena yang kuat adalah NasDem, maka yang dikerahkan dari NasDem," katanya.
Djarot mengatakan saksi dalam akan bertugas di 478.685 tempat pemungutan suara yang tersebar di 81.458 desa/kelurahan6.994 kecamatan, 497 kabupaten/kota, 33 provinsi di Indonesia. Tim ini juga akan dikerahkan ke 131 tempat pemungutan suara di luar negeri. (Baca juga: Tim Sukses Jokowi Minta Dua Saksi Jaga Tiap TPS)
Dia berujar, saksi ini memiliki dua tugas utama, yaitu mengantisipasi terjadinya praktek politik uang dan menetralisasi kampanye gelap. "Mereka kita ajak bermain peran. Pengetahuan teknis menjadi penting. Saat bertugas, mereka harus memastikan semua proses berjalan sesuai sebagaimana seharusnya," katanya.
Anggota tim penggerak saksi Jokowi-JK lain, Arif Wibowo, mengatakan ada beberapa isu mengkhawatirkan yang seharusnya dapat diantisipasi menjelang pemilu presiden kali ini. Menurut dia, kehadiran saksi sangat penting untuk mengantisipasi isu-isu tersebut. "Pertama soal buruknya administrasi pendataan dan pemutakhiran data pemilih sehingga menguatkan dugaan manipulasi daftar pemilih," katanya.
Kedua, ia menyebutkan kontrol atas pengadaan, distribusi, dan pemakaian logistik pemilu sangat lemah, sehingga menguatkan dugaan kecurangan pemakaian surat suara. Ketiga, pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu bermunculan sehingga menguatkan dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu.
ANANDA TERESIA
Terpopuler
Memerkosa Enam Remaja, Tante May Divonis 12 Tahun
Anggota TNI Akui Bakar Juru Parkir Monas
Transformers Age of Extinction: Megah dan Dangkal
