Visi Misi Jokowi-JK Soal Agama Dinilai Lebih Baik

Editor

Sugiharto

image-gnews
Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Waketum Rusdi Kirana dan Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Waketum Rusdi Kirana dan Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan visi misi dalam kebebasan beragama milik Jokowi-JK masih lebih baik ketimbang pasangan Prabowo-Hatta.

"Kubu jokowi-JK lebih sistematis," katanya dalam konferensi pers Setara Institute: Membaca dan Membanding serta Memotret Masa Depan Visi HAM dan Kebebasan Beragama Dua Kandidat Pilpres 2014 di kantor Setara Intitute, Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 9 Juni 2014.

Menurut Ismail, dari temuan Setara Institute visi-misi Jokowi-JK lebih sistematis dalam identifikasi masalah dan merumuskan solusi. Salah satunya, Jokowi akan menekan laju peraturan aerah da syariah. Itu dinilai positif mendukung intergitas hukum nasional, walaupun bisa dipakai kubu lain untuk menuding Jokowi sebagai anti-Islam. (Baca: Kampanye Hitam ke Jokowi, dari Kabar Meninggal-SARA)

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman Jokowi juga baik dalam mengelola kebebasan beragama. Misalnya, dalam kasus Lurah Susan Jasmin di Lenteng Agung serta berkurangnya kasus-kasus kekerasan keagamaan di Solo semasa Jokowi menjabat wali kota. Namun, ada kalanya sikap JK dalam menanggani ketegangan sosial di masa lalu justru bertegangan dengan pandangan Jokowi saat ini.

Sebaliknya, pada pasangan Prabowo-Hatta, tidak ada pengalaman bagi keduannya ihwal mengelola kebebasan beragama. Bahkan, Ismail menilai, ada salah satu partai pendukungnya kerap tidak memberikan komitmen dalam kebebasan beragama. Prabowo-Hatta pun menggandeng FPI sebagai pendukungnya yang justru selama ini dianggap pelaku kekerasan atas nama agama.

Untuk Visi-Misi, Prabowo-Hatta menjanjikan kerukunan beragama sebagai cita-cita bersama. Mereka pun sempat mencabut gagasan pemurnian agama setelah sebelumnya diprotes banyak kalangan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua kandidat, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, telah lolos dalam tahap seleksi calon presiden dan wakil presiden oleh KPU pada Mei lalu. Visi-misi lengkap dari kedua kubu juga sudah dipaparkan ke publik oleh KPU melaui situsnya kpu.go.id

PRIO HARI KRISTANTO


Berita Terpopuler:
Warga Heboh Saksikan Meteor di Langit Jabodetabek 

NASA Benarkan Asteroid Melintasi Bumi

Bermain Air di Wahana Baru JungleLand 

Nasib Kontrak Freeport Di Tangan Presiden Baru

Heboh Meteor di Jakarta, LAPAN: Itu Jejak Pesawat  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bansos Jokowi Disinyalir Bakal Sebabkan Defisit Anggaran Negara

3 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Jokowi Disinyalir Bakal Sebabkan Defisit Anggaran Negara

Perpanjangan bansos yang disalurkan olehJokowi, diprediksi akan menaikkan defisit anggaran negara


Jokowi Genjot Pompanisasi untuk Atasi Potensi Kekeringan Panjang

4 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Genjot Pompanisasi untuk Atasi Potensi Kekeringan Panjang

Presiden Jokowi menggenjot proses pompanisasi untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober.


Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok di Kalimantan Hampir Sama dengan Jawa

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok di Kalimantan Hampir Sama dengan Jawa

Presiden Jokowi menyebut distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar, meskipun bahannya dipasok dari Jawa


Kondisi Air Bersih di IKN Menjelang Agenda Upacara 17 Agustus

3 jam lalu

Sugianto, 30 tahun,  pekerja harian di proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Senin, 6 Mei 2024. Warga Penajam Paser Utara ini sudah bekerja sejak 2021 di proyek infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut. TEMPO/Riri Rahayu.
Kondisi Air Bersih di IKN Menjelang Agenda Upacara 17 Agustus

Mengenai soal air di IKN, Presiden Jokowi menyinggung bahwa awal Juni pemerintah sudah meresmikan Bendungan Sepaku.


Mahkamah Rakyat Nyatakan Jokowi Terbukti Langgar Sumpah Presiden RI

4 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Nyatakan Jokowi Terbukti Langgar Sumpah Presiden RI

Saat membacakan putusan, Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa sempat membahas sumpah yang dulu dibaca Jokowi saat pelantikan presiden.


PKS Dukung Anies Baswedan Bertemu Prabowo: Kalau Perlu dengan Jokowi

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo makan siang bersama calon presiden Ganjar Pranowo (kiri), Anies Baswedan (kanan), dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
PKS Dukung Anies Baswedan Bertemu Prabowo: Kalau Perlu dengan Jokowi

PKS menilai Anies Baswedan dan Prabowo bisa bertukar pikiran mengenai prospek Jakarta ke depan.


Daftar 9 'Dosa' Jokowi yang Digugat di Mahkamah Rakyat

5 jam lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Daftar 9 'Dosa' Jokowi yang Digugat di Mahkamah Rakyat

Presiden Jokowi diadili dalam Pengadilan Rakyat. Apa saja gugatan yang disebut "Nawadosa" ?


Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sawah di Kalimantan Tengah Pagi Ini

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sawah di Kalimantan Tengah Pagi Ini

Jokowi direncanakan tiba di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, untuk kunjungan kerja di Kalimantan Tengah hari ini.


Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa

7 jam lalu

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo. Asfinawati menjadi hakim ketua


Istana Anggap Lumrah Sidang Mahkamah Rakyat yang Kuliti Dosa Jokowi

7 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Istana Anggap Lumrah Sidang Mahkamah Rakyat yang Kuliti Dosa Jokowi

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di UI, Selasa kemarin.