Kampanye Hitam ke Jokowi, dari Kabar Meninggal-SARA

image-gnews
Capres Joko Widodo, memberikan pidato politik dalam  Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
Capres Joko Widodo, memberikan pidato politik dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki hari ketiga masa kampanye, pertarungan antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla makin ketat. Namun ternyata, selain lewat penyampaian visi dan misi, masyarakat juga terus disuguhkan dengan sejumlah kampanye hitam dan kampanye negatif yang ditujukan pada salah satu pasangan. Berikut daftar kampanye hitam dan kampanye negatif yang dialamatkan pada pasangan Jokowi-JK sejak Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden.

1. RIP Jokowi
Sekitar 6 Mei 2014, berita kematian Jokowi menghebobahkan dunia maya, baik melalui Facebook atau Twitter. Saat itu beredar gambar ucapan dukacita untuk Ir Herbertus Joko Widodo. Gambar itu memuat foto Jokowi berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar. Sebagai awalan dalam gambar tersebut tercantum tulisan yang mengumumkan "kematian" Jokowi pada 4 Mei 2014. "Telah meninggal dengan tenang pada hari Minggu, 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB, suami, ayah, dan capres kami tercinta satu-satunya."

Foto itu dengan gamblang menyebutkan bahwa jenazah Jokowi akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung dan dikremasi pada 6 Mei 2014. Hingga kini belum diketahui siapa yang pertama kali mengunggah foto itu.

Bantahan :
Berita kematian yang tersebar melalui media sosial itu, menurut Jokowi, merupakan yang paling menyakitkan dibanding kampanye hitam lain yang pernah diterimanya. "Apa tidak ada cara yang lebih baik, melalui program misalnya,” kata Jokowi, 8 Mei lalu. Saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Hotel Mesra, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 24 Mei 2014 lalu, Jokowi dengan tegas mengatakan huruf H di depan namanya bukanlah Herbertus, melainkan haji. "Saya kan sudah haji, istri saya hajah. Seluruh keluarga saya juga sudah haji,” dia menegaskan.

2. Tabloid Obor
Sejak awal Mei lalu, tabloid Obor Rakyat setebal 16 halaman beredar di pesantren-pesantren dan masjid di penjuru Pulau Jawa. Tabloid itu di antaranya menuduh Jokowi sebagai keturunan Cina dan ingin melakukan deislamisasi. Pada salah satu edisi yang diterima Tempo, yakni edisi I 5-11 Mei 2014, terlihat halaman muka menampilkan judul “Capres Boneka” dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Tabloid ini menampilkan 14 berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Jokowi. Beberapa judul berita dalam tabloid ini antara lain "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi", "Partai Salib Pengusung Jokowi" dan "Jokowi Juru Selamat yang Gagal".

Bantahan
Tim kuasa hukum Jokowi-JK akhirnya melaporkan tindakan kampanye hitam ke Badan Pengawas Pemilu kemarin. Tim juga melaporkan redaksi Obor Rakyat ke Mabes Polri. Tim hukum Sirra Prayuna mengatakan konten di dalam tabloid Obor Rakyat lebih banyak mengandung kebohongan dan penistaan. "Dampak dari konten yang menistakan itu adalah terdegradasinya persepsi masyarakat terhadap posisi Jokowi sebagai calon presiden," kata dia. Tim juga merasa khawatir jika persebaran tabloid ini akan memicu keresahan yang berujung ke konflik horizontal di daerah-daerah dengan basis massa islam.

3. Surat Palsu Kejaksaan
Surat palsu berisi permintaan penangguhan dari Jokowi untuk Kejaksaan Agung mencuat pada Kamis, 29 Mei lalu. Surat itu tersebar berita foto melalui Facebook dan Twitter. Surat palsu pertama kali dipublikasikan akun Twitter @TrioMacan2000's. Dalam foto itu terlihat tanda tangan mirip tanda tangan Jokowi pada surat tertanggal 14 Mei. Dalam surat itu Jokowi disebut meminta agar diberi penangguhan proses penyidikan sampai selesainya pemilihan presiden. Namun, surat itu tak dilengkapi dengan stempel resmi pemerintah DKI.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Bantahan
Tim hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis, telah memastikan surat itu palsu. Jokowi, kata dia, tak pernah menerima surat panggilan dari Kejaksaan terkait penyelidikan kasus korupsi pengadaan bus Tranjakarta. Pelaksana harian Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Khairul Amir, juga telah membantah lembaganya pernah mengeluarkan surat panggilan untuk Jokowi. Kasus surat palsu ini kini sudah dilaporkan ke Mabes Polri.

4. Diserang Isu SARA
Sejak maju di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Jokowi sudah diserang serangkaian isu SARA. Setelah mendeklarasikman diri menjadi calon presiden, isu ini kembali dipakai untuk menyudutkan Jokowi. Jokowi disebut bakal menyuburkan organisasi kristen. Jokowi juga disebut sebagai keturunan Cina. Bahkan, sejumlah pembicaraan di media sosial meragukan kemampuan Jokowi untuk salat dan mengaji.

Bantahan
Jokowi menunjukkan keislamannya dengan selalu membacakan mukadimah yang mengutip beberapa ayat Al-Quran dalam setiap pidatonya. Saat pidato usia pengambilan nomor urut dan pidato pada deklarasi damai, dengan fasih Jokowi memulai dengan pembacaan mukadimah.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Menteri Suswono Sebut Dua Kader PKS Terima Duit
Penyerang Umat Katolik Bawa Samurai dan Penyetrum
10 Fakta Unik tentang Yakuza
Yakuza Rekrut Anggota Secara Online

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Moh Ridwan
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.