KPK Sebut Jokowi Boleh Terima Sumbangan Kampanye  

image-gnews
Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukan kujang pemberian sesepuh Jawa Barat  usai berorasi di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat (29/5). Jokowi dan Jusuf Kalla menghadiri deklarasi pemenangan mereka yang diusung sejumlah tokoh Jawa Barat, kader partai, dan para simpatisan pendukung. TEMPO/Prima Mulia
Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukan kujang pemberian sesepuh Jawa Barat usai berorasi di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat (29/5). Jokowi dan Jusuf Kalla menghadiri deklarasi pemenangan mereka yang diusung sejumlah tokoh Jawa Barat, kader partai, dan para simpatisan pendukung. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, boleh menerima sumbangan dari masyarakat. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan sumbangan itu diperbolehkan karena Jokowi memperoleh cuti dan disahkan menjadi pasangan calon presiden sehingga sudah terlepas sebagai penyelenggara negara.

“Dia dapat menerima bantuan dari masyarakat yang sesuai ketentuan undang-undang, sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan,” kata Giri melalui pesan BlackBerry Messenger, Jumat, 30 Mei 2014. Menurut dia, aturan yang menjadi lex specialis dalam status Jokowi adalah undang-undang pemilihan presiden.

Giri mengatakan sumbangan tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini, kata dia, berbeda dengan calon legislator inkumben yang mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. “Sumber dana kampanyenya adalah dari parpol dan kekayaan pribadi. Tidak diatur dari sumbangan masyarakat,” ujarnya. Sebab, yang dapat menerima sumbangan adalah parpol dan calon anggota dewan pimpinan daerah. (Baca: Di Visi-Misi Jokowi dan Prabowo Dukung KPK)

Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri Progress 98 melaporkan Jokowi ke KPK terkait dengan penggalangan dana tim sukses melalui pembukaan rekening di sejumlah bank. Menurut Progress 98, Jokowi secara hukum masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga tak diperbolehkan menerima sumbangan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi laporan tersebut, ketua tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan, mengatakan pembukaan rekening sumbangan itu tidak ditujukan kepada Jokowi secara personal. Dia berdalih pembukaan rekening dana kampanye justru sebagai bentuk ketaatan pasangan Jokowi-JK pada ketentuan perundang-undangan. “Serta untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sumber dana kampanye untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat,” ujar Trimedya.

LINDA TRIANITA

Terpopuler:
Didit Hediprasetyo, Putra Prabowo yang Mendunia
Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis
Prabowo Dikabarkan Bikin Usaha Bareng Pacar
Hamil Tua, Perempuan di Kupang Lahirkan Anak Tokek

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

2 jam lalu

Sejumlah pekerja membuat sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?


Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.


Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

2 jam lalu

Kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di GT Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Minggu 14 April 2024. Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat Pada Masa Lebaran Tahun 2024 yang dirilis Kementerian Perhubungan, pada puncak arus balik lebaran 2024 tanggal 14 April 2024 diperkirakan sebanyak 41 juta orang atau sekitar 21,2 persen dari total pemudik akan kembali ke kota masing-masing. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.


Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.


Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.


Babak Baru Konflik KPK

3 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

4 jam lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

4 jam lalu

Dua terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (kedua kiri) dan Dadang Darmawan (kanan) berjalan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sementara Mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA/Novrian Arbi.
KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.