TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengapresiasi Partai Nasional Demokrat yang bersedia berkoalisi dengan PDIP tanpa dasar arisan kursi atau kepentingan pragmatis.
"Kita harus belajar dari pemerintahan sepuluh tahun yang arisan kursi, ternyata jadi penyubur praktek korupsi," katanya, Selasa, 15 April 2014.
Menurut dia, pasar gelap politik harus berakhir karena hanya menjadi penghambat agenda pemberantasan korupsi. Mantan Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta ini menuturkan sudah saatnya pemerintah mendatang menuntaskan berbagai problem kebangsaan dengan menjalin kerja sama terprogram yang memihak kepada rakyat.
Calon presiden dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi, menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor pusat NasDem pada Sabtu pekan lalu. "Kami mau mengembalikan lagi roh presidensial di pemerintahan yang kuat," kata Jokowi. Surya lantas mengumumkan bahwa partainya juga mengusung Jokowi sebagai calon presiden. (Baca: Koalisi PDIP-NasDem, Pasar Bereaksi Positif)
Ketua NasDem Patrice Rio Capella menyatakan belum mengetahui bentuk koalisi dengan PDIP. "Detail koalisi akan dibahas kalau sudah menang," katanya pada saat dihubungi Tempo pada Selasa, 15 April 2014. Rio menuturkan dasar koalisi itu adalah kesamaan komitmen untuk memperkuat sistem presidensial. Maka, koalisi NasDem-PDIP tidak akan berdasar pada jatah kursi seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu hanya kepentingan partai, bukan rakyat."
Menurut Rio, kedua partai baru sebatas membicarakan sistem ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri dan berpihak kepada rakyat, bukan pasar. Rio pun mencontohkan, dalam kondisi kekurangan pasokan garam, pemerintah mesti memberikan modal kepada petani agar tidak terjadi impor. Selain itu, NasDem-PDIP juga sepakat mewujudkan Indonesia yang berkepribadian di bidang kebudayaan dan berdaulat di bidang politik. (Baca : Undang Jokowi, Dirut Bursa Pakai Baju Merah)
APRILIANI GITA FITRIA
Berita Lainnya:
Jokowi Sibuk, Ahok Sakit, Siapa Pegang Jakarta?
Soal UN Jokowi Tak Ditemukan di Jakarta
Soal Century, Ini Jawaban Sri Mulyani di Pansus
