TEMPO.CO, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menerima 59 laporan dugaan pelanggaran aturan pemilu selama masa kampanye hingga hari ini. Anggota Bawaslu Jawa Timur Divisi Penindakan, Sri Sugeng Pudjiatmiko, mengatakan pelanggaran terbanyak adalah keterlibatan anak-anak dalam kampanye.
"Ada sekitar 29 laporan kampanye melibatkan anak-anak," kata Sugeng kepada Tempo di kantornya, Senin, 24 Maret 2014.
Baca Juga:
Hampir semua kampanye partai politik dihadiri anak-anak. Alasannya, kata Sugeng, orang tua yang hadir dalam kampanye tidak memiliki pilihan selain mengajak anak-anak mereka.
Padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 32 huruf (k) memuat larangan memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih, termasuk melibatkan anak-anak dalam kampanye. Hanya, larangan itu tidak disertai dengan sanksi tegas. "Sebenarnya Panwaslu sendiri sudah melarang. Tapi memang enggak ada sanksi tegas, hanya sanksi administrasi saja."
Menurut Sugeng, seharusnya partai politik menyediakan tempat penitipan anak ketika kampanye berlangsung sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa kampanye menjelang Pemilu 2009. Waktu itu, dia menerangkan, ada tempat penitipan yang disediakan partai politik sehingga anak-anak tidak berbaur dengan peserta kampanye. "Tapi tahun ini enggak ada sama sekali partai politik yang menyediakan," katanya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku kesulitan mencegah anak kecil hadir dalam kampanye. Alasannya, acara musik yang biasa meramaikan kampanye sering kali menjadi daya tarik bagi anak-anak. "Di situ kan ada musik, jadi magnet buat anak-anak. Apalagi biasanya juga ada mainannya," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini.
Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Priono Adi Nugroho menyebutkan larangan mengajak atau melibatkan anak-anak dalam kampanye juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 15. Di dalamnya disebutkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari keterlibatan politik baik dalam kampanye, pawai, penggunaan atribut, penempelan poster, maupun pengibaran bendera partai.
Pemilu, kata Priono, bukan hanya soal pemungutan suara. Dia mengatakan ada persaingan dalam politik yang bisa menimbulkan gesekan sehingga anak-anak rawan menjadi korban pertama. "Seharusnya ya gantian. Kalau bapaknya kampanye, ibunya yang jaga di rumah," ujarnya. (Baca: Anak Berkampanye, PKS: Kami Bikin 6 Tenda Bermain)
Priono menolak dalih pelibatan anak-anak dalam kampanye demi pendidikan politik mereka. Menurut dia, pendidikan politik harus diberikan dalam suasana yang aman dan nyaman. Lagi pula, dia melanjutkan, peraturan KPU menyatakan pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun atau sudah menikah. "Kalau anak-anak kan masih jauh (untuk memilih)."
Priono meminta Komisi Nasional Perlindungan Anak dan partai politik bisa menertibkan penyelenggaraan kampanye. KPU ataupun Bawaslu harus memberi tindakan tegas kepada penyelenggara kampanye yang masih melibatkan anak-anak. (Baca: PKS Sediakan Penitipan Anak)
AGITA SUKMA LISTYANTI
Terpopuler:
Jokowi Masuk 50 Pemimpin Terhebat Versi Fortune
Ruhut: Salah Pilih, Pengacara Jerumuskan Anas
Bikin Bahtera ala Nabi Nuh, Siapa Kiai Bajigur?
