TEMPO.CO, Yogyakarta - Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta mendesak pemerintah kota setempat mengandangkan semua mobil dinas sebelum masa kampanye terbuka dimulai pada 16 Maret 2014. Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Agus Triyanto mensinyalir mulai munculnya sejumlah indikasi pelanggaran penggunaan mobil dinas.
"Kami minta sepekan sebelum kampanye terbuka dimulai, seluruh mobil dinas kecuali mobil fungsional dikandangkan," kata Agus, Rabu, 5 Maret 2014.
Mobil fungsional yang dimaksud Agus misalnya ambulans, truk pengangkut sampah, serta mobil dinas pemadam kebakaran. Mobil dinas pejabat dan instansi teknis tidak boleh dibawa pulang.
Panwaslu tengah meminta pemerintah Yogya menginventarisasi kendaraan dinas untuk mempermudah pengawasan. Sebab, saat ini nomor polisi mobil dinas Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD), Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta masih boleh diubah menjadi warna hitam.
Salah satu kasus yang didapati Panwaslu Yogyakarta yakni saat Partai Demokrat DIY menggelar pertemuan di GOR Amongrogo pekan lalu . Panwaslu mendapati laporan adanya mobil pelat merah yang ikut diparkir di lokasi pertemuan. Dari penelusuran Panwaslu, mobil itu dibawa oleh anggota DPRD DIY. "Sayangnya kami tidak memiliki bukti, baik foto atau penunjuk lainnya, karena kami tidak diperkenankan masuk lokasi itu oleh pihak keamanan," kata Agus.
Adapun pertemuan kader Partai Demokrat pada akhir Februari 2014 itu dihadiri Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. "Penggunaan fasilitas negara dalam bentuk mobil dinas tetap menyalahi aturan," katanya.
Selain menyoroti mobil dinas, Panwaslu Yogyakarta juga memantau potensi penyalahgunaan fasilitas ruangan atau gedung milik pemerintah, seperti balai kelurahan dan kecamatan, serta aset daerah lain. "Kalau disewakan tak menyalahi aturan. Tapi kalau dipinjamkan, menyalahi," katanya.
PRIBADI WICAKSONO
