Sibuk Bekerja, Jokowi Tak Sempat Nonton Sidang MK  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 21 Agustus 2014 15:16 WIB

Presiden terpilih Jokowi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, mengaku tidak sempat menonton sidang putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan mulai pukul 14.00 WIB siang ini. Ia menyebut kesibukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta membuatnya tak bisa menonton sidang MK tersebut.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pada pukul 14.00 WIB, ia harus mengikuti sidang paripurna mengenai rancangan enam peraturan daerah. "Bagaimana bisa nonton, saya kan ada paripurna, ada enam rancangan peraturan daerah. Jadi tidak akan sempat nonton," katanya sebelum mengikuti rapat paripurna di Balai Kota, Kamis, 21 Agustus 2014.

Meski tidak akan menonton, Jokowi yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mempercayakan seluruh proses akhir dari sengketa pilpres ini pada lembaga tersebut. "Kita percaya MK. Kita menghormati proses di MK. Tunggu saja sebentar lagi kan ada hasilnya," katanya.

Jokowi juga mengimbau relawan, kader pendukungnya, maupun warga agar menonton sidang putusan MK dari rumah. "Sebaiknya nonton dari rumah saja, tidak usah ramai-ramai," katanya.

Jelang putusan MK hari ini, Jokowi disibukkan oleh kegiatan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Sejak pagi, ia sibuk menerima tamu di ruangannya. Sekitar pukul 13.30 WIB, ia keluar dari ruangannya di Balai Kota untuk mengikuti rapat paripurna rapat rancangan peraturan daerah. Kini rapat pembahasan peraturan daerah masih berlangsung.

ANANDA TERESIA

Terpopuler:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Mundurnya Karen Disebut Fenomena Gunung Es BUMN
Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

18 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya