TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan ada penyelenggara pemilu yang bakal kena sanksi. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut. (Baca: Putusan MK, Ini Pengalihan Rute Bus Transjakarta)
"Ada, ada," kata Nur Hidayat saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014. Ia selanjutnya enggan menyebut penyelenggara di tingkat yang dimaksud.
Putusan DKPP mengenai dugaan pelanggaran itu akan dibacakan pada pukul 11.00 WIB. "Kan, ada 14 perkara yang diadukan oleh pengadu. Kami akan bacakan dalam bentuk putusan," katanya. (Baca: 3 Kompi Brimob dan Sabhara Jaga Kantor Jokowi)
Adapun 14 perkara dugaan pelanggaran kode etik itu antara lain mengadukan seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu, anggota KPU DKI Jakarta, anggota KPU Provinsi Jawa Timur, anggota Kota Surabaya, dan anggota KPU Kabupaten Dogiyai-Papua serta beberapa pengawas pemilu.
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
19 jam lalu
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
2 hari lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
