Pertamina Larang Pegawainya Berseragam

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 08:14 WIB

Petugas mengisikan pertamax pada kendaraan yang beralih dari premium di stasiun SPBU km 14 Tol Jakarta-Tangerang, Banten (6/8). Mulai hari ini SPBU yang berada di tol mulai memberlakukan kebijakan pemerintah terkait tidak menjual premium bersubsdi .TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Retail melarang pegawainya menggunakan seragam pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2014. Menurut salah satu pegawai, Vidya, imbauan itu disebarkan sejak semalam. "Imbauan itu disampaikan secara tertulis oleh Vice President of Health, Safety, Security, and Environment (HSSE)," katanya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014.

Larangan ini untuk mengantisipasi dampak pembacaan putusan sengketa pemilihan umum presiden di Mahkamah Konstitusi siang ini. Selain itu, Pertamina melarang pegawainya mendekati kerumuman massa. "Setiap karyawan diminta menghindari kerumunan massa atau tempat-tempat yang dianggap rawan," ujarnya. (Baca: Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK)

Selain itu, mereka meminta para karyawan agar tidak terprovokasi dan memprovokasi pihak lain. "Kami juga diimbau agar selalu waspada di perjalanan dan tempat umum," tutur Vidya.

Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, polisi sudah memperketat penjagaan sejak Rabu malam, 20 Agustus 2014. "Jumlah personel yang mengamankan Mahkamah Konstitusi bisa ditanyakan ke Bidang Humas Polda Metro Jaya. Namun petugas sudah berjaga sejak malam," kata petugas Traffic Management Center Polda Metro Jaya, Brigadir Polisi Satu Imam, kepada Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Polri Antisipasi Massa dari Luar Jakarta)

Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas saat massa memenuhi Mahkamah Konstitusi juga telah disiapkan. Imam menuturkan dari arah Sudirman-Thamrin akan disekat dan ditutup di Patung Kuda Thamrin dan diarahkan ke Budi Kemuliaan. Dari arah Harmoni, pengendara akan dialihkan ke Juanda.

HUSSEIN ABRI YUSUF


Berita Terpopuler
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS
Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK
Sebut PAN Merapat, Jokowi Picu Perang Urat Syaraf
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Jokowi Kalahkan SBY dan Wali Kota Risma











Advertising
Advertising

Berita terkait

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

5 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

5 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

31 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

32 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

39 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

39 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

39 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

40 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

40 hari lalu

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.

Baca Selengkapnya