Dari kiri: Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim, memimpin sidang sengketa pemilu presiden dan wakil presiden di gedung MK, Jakarta, 11 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Resor Nabire Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea membenarkan Bupati Dogiyai Papua Thomas Tigi mengarahkan penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat setempat agar mengalihkan suaranya untuk pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Jokowi-Kalla Unggul Telak di Papua)
Menurut Tagor, iming-iming diberikan lantaran kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak menyerahkan formulir C1 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Mereka beralasan honor belum dibayar, sehingga mereka menahan semua formulir C1,” kata Tagor saat memberikan keterangan melalui video conference dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014.
Tagor mengisahkan, dalam kondisi seperti itu, rekap harus segera dilakukan. Ia pun segera menemui Tigi yang saat itu tengah berada di Jayapura. Ia meminta honor semua anggota KPPS bisa segera dibayarkan.
“Lalu Bupati melakukan pertemuan dengan semua penyelenggara pemilu tingkat daerah pada 16 Juli 2014,” ujar Tagor. “Dengan menggunakan bahasa daerah, ia bilang akan membayarkan honor semua petugas penyelenggara asalkan mereka mengalihkan suaranya untuk Prabowo-Hatta,” kata Tagor. (Baca: Pilkada Dogiyai Papua Salah Sejak Awal)
Pernyataan itu, kata Tagor, diperkuat dengan pengakuan Ketua KPU Dogiyai Didi Musdigomo. Saat itu, kata Yogi, Didi membenarkan bahwa Tigi telah menyarankan kepada masyarakat setempat untuk mengalihkan seluruh suara kepada pasangan Prabowo-Hatta.
“Anggota penyelenggara tidak mau diminta seperti itu, akhirnya mereka lebih memilih melakukan rekapitulasi di luar gedung KPUD,” ujarnya. “Sebagian warga juga menarik semua suara kepada Prabowo-Hatta.” (Baca: Jokowi-JK Unggul Jauh di Papua)
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
3 jam lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
